BATU – Wali Kota Eddy Rumpoko mengatakan, Pemerintah Kota Batu segera memperbaiki Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Di antaranya dengan menerapkan absensi pegawai menggunakan alat presensi elektronik metode sidik jari atau finger print (FP).

Langkah ini, sebut ER, sapaan Eddy Rumpoko, untuk mengurangi adanya pejabat struktural dan jajarannya di Pemerintah Kota Batu yang malas dan sekadar hadir di tempat kerja.

Dengan metode ini, diharapkan semua pegawai nakal yang sering membolos ataupun datang terlambat akan terdeteksi langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sesuai data yang tercatat inilah wali kota dan BKD bisa menindak tegas pegawai nakal.

Peningkatan kedisiplinan PNS Pemkot Batu ini, jelas ER, juga sebagai bentuk kesiapan pemkot dalam mengentas warga dari kemiskinan. Sebab, pihaknya memiliki konsep bahwa pengentasan kemiskinan tak hanya dilakukan dengan pemberian bantuan langsung tunai, maupun bantuan permodalan saja.

Wali kota yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu juga menuntut pegawainya turun langsung dan mencari tahu kebutuhan masyarakat. Sebab, untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pegawai harus mengetahui kebutuhan setiap warga miskin yang ditangani.

“Kita harus tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan dari warga miskin. Namun bukan berarti kita harus meninabobokan mereka,” kata ER, beberapa waktu lalu.

Selain menegur pejabat malas, ER juga juga menegur pejabat yang lebih mengutamakan honor dalam pelaksanaan programnya. “Masak untuk pelaksanaan sebuah kegiatan ada pejabat yang hanya menganggarkan dana Rp 50 juta, tapi yang bersangkutan malah menganggarkan honor lebih dari Rp 50 juta,”ujar Eddy

Teguran itu disampaikan ER saat rapat internal dengan pejabat Pemkot Batu di gedung Ganesha. Rapat itu diikuti para kepala SKPD, serta pejabat eselon II,III, dan IV. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS