Jumat
16 Mei 2025 | 9 : 32

Dukung Penghapusan KTKLN oleh Jokowi

pdip jatim - karmini magetan

pdip jatim - karmini magetanMAGETAN – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magetan Karmini berpendapat, langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan penghapusan Kartu Tanda Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan langkah tepat. Menurutnya, identitas dan keberadaan buruh migran bisa diketahui via paspor.

Artinya bagi mereka yang bekerja sebagai buruh migran, identitasnya bisa ditulis di paspor tersebut. “Dulu sebelum ada KTKLN, paspor saya tertulis sebagai buruh migran. Jadi bisa dibedakan mana yang buruh migran dan bukan,” jelas Karmini, Selasa (2/12/2014).

Karmini yang pernah menjadi buruh migran di Taiwan pada tahun 2000 – 2002 ini mengatakan, dengan adanya KTKLN dan pemberlakuan paspor secara umum, akan mengaburkan identitas dan memicu banyak masalah.

Di antaranya pembuatan KTKLN yang rawan korupsi, dan manipulasi. Selain itu, banyak juga buruh migran yang mengaku sebagai turis, sehingga ketika terjadi sesuatu, pemerintah akan kesulitan melakukan advokasi atau pendampingan.

“Saya mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Tentu dengan itikad yang baik, yaitu meminimalkan korupsi dan pungli yang selama ini marak terjadi, terutama dalam hal perekrutan calon tenaga kerja luar negeri,” terang perempuan yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan tersebut.

Sementara itu, soal adanya pungli yang dilakukan oleh oknum di Dinas Tenaga Kerja, BP3TKI dan PPTKIS, Karmini mengaku siap membantu dan mendampingi calon buruh migran yang bersangkutan. (rad)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Bupati Ipuk Beri Golden Ticket bagi Penghafal Al-Qur’an, Bebas Pilih Sekolah

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memberi ruang khusus bagi siswa penghafal Al-Qur’an pada Sistem ...
SEMENTARA ITU...

Dongkrak Pendapatan Cukai, Zulham Mubarok Usul Fatwa Haram Bisnis Rokok Ilegal

MALANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok bakal mengusulkan adanya fatwa haram untuk ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Rijanto Sebut Pramuka Bisa Jadi Agen Perubahan di Masyarakat

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Kwartir ...
LEGISLATIF

Bupati Malang Cegah Praktik Korupsi Lewat IPKD-MCP

MALANG – Komitmen Bupati Malang HM Sanusi untuk mencegah praktik korupsi dalam pemerintahannya terus digeber. Salah ...
EKSEKUTIF

Tunda Pengisian 9 Jabatan Setara Kepala Dinas, Begini Penjelasan Mas Ipin

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin masih belum mengisi kekosongan 9 jabatan pimpinan tinggi pratama ...
LEGISLATIF

Pembangunan Vila dan Perumahan di Malang Raya Marak, Dewanti Ingatkan Ini

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti maraknya pembangunan vila dan perumahan di ...