BOJONEGORO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dr Sri Untari Bisowarno menghadiri sarasehan bersama petani hutan di Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Selasa (26/10/2021). Acara bertema “Pemberdayaan Petani Menuju Swasembada Pangan” itu diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Pesona Sejahtera Bojonegoro.

Wanita yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak dalam pemberdayaan petani hutan. Selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari membantu memberikan akses kepada para petani setempat agar bisa menanam dengan baik.

Akses dimaksud yakni mempertemukan petani dengan berbagai pihak off taker atau penjamin komoditas hasil hutan kelompok tani hutan. Misalnya untuk kebutuhan pupuk, benih, hingga pendanaan, .

“Maka saya datang bersama pihak PT Pupuk Kaltim, BNI Bojonegoro, Timnya Pasti, dan PT Benin Indonesia,” ujar wakil rakyat yang bertugas di Komisi E DPRD Jawa Timur ini. Juga hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah.

Sri Untari berharap, dengan hadirnya sejumlah pihak tersebut, petani bisa terjamin kebutuhannya saat bertanam. Baik jaminan benih, pupuk, hingga panen.

“Kalau tidak panen, masih bisa dibantu oleh asuransi dan juga PT Benih Indonesia akan tetap memberikan bibit kembali kepada opteker dan distributor pupuk,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Sri Untari juga menegaskan, untuk bersama-sama membuat pilot project perhutanan sosial di Kedungadem. “Kita mulai dari situ. Masa tanam yang November (2021),” tambahnya.

Intinya, lanjut Sri Untari, pihaknya mewakili PDI Perjuangan peduli kepada para petani. “Karena ini adalah upaya untuk melakukan ketahanan pangan masyarakat. Sehingga kita menggandeng stakeholder agar petani juga bisa masuk, tercukupi pupuknya, ada pembiayaan petani dan ada digitalisasi, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Desa Pemanfaat Hutan (Masadepan) Amin Thohari menyampaikan, sarasehan diikuti perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). 

“Petani hutan yang selama ini menjadi suplai ketahanan pangan nasional tapi belum mendapatkan fasilitas negara. Untuk bisa sinergi dengan petani hutan dalam fasilitasi kebutuhan petani utamanya adalah solusi permodalan,” harapnya. (jen/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS