SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang diberi nama “Dandan Omah”.

Sejak awal tahun hingga 19 Juni 2025, setidaknya sudah lebih dari 617 rutilahu yang dibedah dari target hingga akhir tahun ini sebanyak 2.069 rutilahu.

Adapun selama 2021-2024, 7.500 rutilahu telah dibedah oleh Pemkot Surabaya dengan berbagai skema. Mulai dukungan APBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, Senin (23/6/2025), mengatakan, DPRD terus memonitor program tersebut dari waktu ke waktu. Termasuk mendiskusikan dengan Pemkot Surabaya terkait kendala-kendala teknis di lapangan.

“Per 19 Juni sudah 617 rumah dituntaskan. Tentu data ini dinamis, bergerak, tiap hari bertambah. Insya Allah target 2.069 rutilahu tahun ini bisa tercapai dan menghadirkan kebahagiaan bagi ribuan warga Kota Pahlawan,” ujar Eri Irawan.

Dia mengatakan, sejak awal DPRD Surabaya mengawal agar anggaran perbaikan rutilahu tidak digeser di tengah tantangan situasi fiskal yang terbatas. Hal ini mengingat perbaikan rutilahu sangat dinantikan masyarakat.

“Ini bukan sekadar teknis perbaikan rumah, tapi komitmen kita bersama untuk memenuhi hak rakyat terhadap tempat tinggal yang layak. Juga sekaligus memastikan ada keberpihakan pembangunan, tidak ada satu pun rakyat yang ditinggal, no one left behind, di tengah pesatnya kemajuan kota,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Dari rumah-rumah itulah, rumah dengan sanitasi dan sirkulasi udara yang lebih berkualitas, keluarga-keluarga di Surabaya ini tinggal, bercengkerama, membangun harmoni, mendidik anak-anaknya untuk kelak menjadi generasi penerus yang hebat,” sambungnya.

Dia mengapresiasi komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyiapkan program perbaikan rutilahu dengan terobosan inovatif. Seperti pengerjaannya yang memberdayakan warga dengan konsep padat karya melalui kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) yang ada di masing-masing kelurahan.

Anggota KTPR adalah warga setempat. “Sehingga ini sekaligus bisa memberdayakan ekonomi warga di sekitar lokasi sasaran rutilahu,” ujar Eri.

Selain itu, lanjut Eri Irawan, pembelian bahan bangunan yang harus melibatkan toko-toko kecil di sekitar lokasi rutilahu alias tidak boleh dipusatkan di satu toko bahan bangunan skala besar.

“Ini menimbulkan dampak pemerataan ekonomi. APBD pun dinikmati merata, bukan hanya para pelaku ekonomi besar, tapi juga kelompok pelaku usaha kecil-menengah,” sebutnya.

Eri menyatakan, program perbaikan rutilahu diharapkan bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengusulkan pelibatan lebih banyak pihak, mulai pemerintah pusat, provinsi, badan zakat, BUMN, hingga swasta untuk dukungan pendanaan guna melipatgandakan jumlah rutilahu yang diperbaiki agar “antrean” bedah rumah bisa segera dituntaskan.

Dia juga mengusulkan, mulai tahun depan, pada beberapa rumah yang akan diperbaiki, perlu dimulai inovasi dengan pendekatan teknologi tertentu. Misalnya rumah ramah lingkungan dan rumah tahan gempa.

Kampus bisa dilibatkan untuk riset. Sehingga ada prototipe yang kemudian bisa menjadi contoh, bukan hanya bagi rutilahu, tapi juga rumah-rumah secara umum.

“Misalnya terkait rumah ramah lingkungan, bisa dipilih material lokal yang dapat didaur ulang atau dengan desain yang hemat energi berbasis pencahayaan alami. Demikian pula rumah tahan gempa, bisa dilakukan sesuai riset yang ada,” pungkas Eri. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS