SURABAYA – Komisi A DPRD Surabaya berharap anggaran yang diajukan Panwaslu segera cair karena tahapan pemilu kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya 2015 segera dimulai. Sebab sampai Senin (25/5/2015), anggaran yang sudah disetujui pemkot untuk panwas sebesar Rp 5 miliar, belum bisa dicairkan karena terkendala persyaratan administrasi, yakni belum ada bendahara di kesekretariatan Panwaslu Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengatakan, panwas dibentuk dengan undang-undang. Karena itu, dia minta pemerintah kota tetap mensupport panwas karena sangat erat kaitannya dengan legalitas penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya, dan pelaksanaannya bisa berjalan lancar.

“Keberadaan bendahara sebagai salah satu syarat administrasi untuk pencairan anggaran yang diajukan panwas. Kami minta pemkot segera membantu kesekretariatan panwas,” kata Adi Sutarwijono, usai hearing membahas anggaran pilkada kemarin.

Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan itu juga minta pemkot mengajak bicara panwas dalam menetapkan anggaran pengawasan pilkada. Sebab, selama ini penetapan besaran anggaran untuk panwas dilakukan pemkot secara sepihak.

“Panwas minta mereka diajak bicara. Jadi tidak hanya diberi perincian, atau verifikasi secara sepihak,” ujar Awi.

Dalam Pilkada Kota Surabaya 2015, panwas mengajukan anggaran dengan total Rp 9,8 miliar, dan yang sudah disetujui pemkot sebesar Rp 5 miliar. Namun dalam rapat dengar pedapat kemarin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Soemarno menyatakan, anggaran untuk panwas ditambah Rp 2,8 miliar, sehingga total yang disetujui Rp 7,8 miliar.

“Nunggu bendaharanya saja sebenarnya, kalau sudah ada ya anggarannya akan turun. Sebenarnya tinggal pencairan saja, ini kan cuma menunggu masalah administratif,” ujar Soemarno

Menurut dia, nota hibah anggaran untuk panwas sudah ditandatangani, yakni sesuai KUA-PPAS senilai Rp 5 miliar lebih. Sedang untuk tambahannya, akan dibicarakan lagi

Soal bendahara kesekretariatan Panwas, jelas Soemarno, sebenarnya Pemkot Surabaya sudah menyodorkan enam nama yang siap untuk menjadi bendahara di Panwaslu.

“Mereka sudah memenuhi syarat untuk dipilih untuk menjadi bendahara Panwaslu. Namun mungkin memang belum ada ketidakcocokan saja hingga Panwaslu sampai saat ini belum punya bendahara,” tuturnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Haryadi tetap bersikukuh agar anggaran yang diajukan sebesar Rp 9,8 miliar disetujui. Dia mengaku belum mengetahui apalagi diajak komunikasi terkait besaran anggaran Rp 7,8 miliar yang disetujui Pemkot Surabaya.

“Tim anggaran tiba-tiba menyetujui angka seperti itu. Bagaimana kami bisa menanggapi, karena selama ini kami tidak pernah diajak bicara,” ujar Wahyu Haryadi. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS