SURABAYA – DPRD Surabaya bersama pemerintah kota (pemkot) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, Rabu (25/11/2015). Anggaran berkekuatan Rp 7.893.642.026.755 itu meningkat sekitar Rp 600 miliar dibanding APBD Kota Surabaya tahun 2015 sebesar Rp 7,2 triliun.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, APBD 2016 digedok setelah anggaran sebesar Rp 7.893.642.026.755 itu disepakati badan anggaran dewan dan tim anggaran pemkot sehari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, dewan dan pemkot juga menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 6.968.667.138.

APBD 2016, sebut politisi PDI Perjuangan itu, juga disepakati setelah sejumlah permasalahan yang sempat menjadi persoalan, diakomodasi. “Salah satunya menyangkut masalah dana hibah jasmas dan hibah bopda (bantuan operasional pendidikan daerah),” kata Armuji.

Dia menyebutkan, persoalan hibah hasil jaring aspirasi sudah selesai. Menurutnya, hibah bisa dicairkan adalah kelompok yang sudah berbadan hukum, dan sudah memiliki surat-surat dari Menkumham. “Tetap untuk yayasan, perseroan terbatas, organisasi masyarakat, dan koperasi,” ujarnya.

Pun untuk hibah yang selama ini biasa diberikan kepada sekolah swasta berupa Bopda. Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengungkapkan, Bopda tahun depan tetap dianggarkan sebesar Rp 520 miliar, dan masuk biaya belanja langsung.

Jika dianggarkan melalui anggaran hibah, terang Armuji, yang berhak menerima hanya sekali. Sedang jika dianggarkan melalui belanja langsung, maka bisa diberikan dalam bentuk progam pendidikan.

Legislatif dan eksekutif juga menyepakati anggaran UN Habitat sebesar Rp 30 miliar dan juga tipping fee TPA Benowo sebesar Rp 98 miliar. Menurut Armuji, UN Habitat ternyata program yang bagus, bukan sekadar memeriahkan pertemuan persiapan Konferensi Habitat III atau Preparatory Committee Meeting III (Prepcomm III) Juli 2016 itu.

Sebab, jelas Armuji, dana itu termasuk pembangunan pedestrian, pembenahan taman kota, dan PJU. “Kita sudah sepakat, sebab Surabaya akan jadi tuan rumah negara-negara dari seluruh dunia,” ulas Armuji.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menyatakan alokasi dana Bopda memang sudah menjadi komitmen pemkot untuk menjamin biaya sekolah gratis di Surabaya. Angka tersebut sudah disepakati dewan maupun pemkot.

“Sudah kita alokasikan. Kita juga tetap menunggu peraturan lebih lanjut dari Kemendagri. Tapi sudah kita cadangkan,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS