SURABAYA – Jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur berpendapat, soal ketua umum periode mendatang sudah selesai. Saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Semarang lalu, semua utusan DPD (provinsi) dan DPC (kabupaten/kota) sepakat minta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan akan ditetapkan dalam Kongres 2015.
Menurut Ketua DPD Jawa Timur H Sirmadji Tjondropragolo, kader PDI Perjuangan tidak terpengaruh hasil survei Cyrus Network yang menyebutkan Presiden Joko Widodo lebih layak memimpin PDI Perjuangan dibanding Megawati Soekarnoputri. “Survei itu tidak ada pengaruhnya karena soal penetapan ketua umum sudah selesai,” kata Sirmadji, kemarin.
PDI Perjuangan, jelas Sirmadji, dalam menentukan pimpinan partai di tingkat mana pun selalu menggunakan mekanisme aturan internal. “Kita tidak pernah menggunakan survei-survei seperti itu,” tuturnya.
Sementara, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah mengatakan, selain simbol pemersatu dan perekat partai, Megawati juga sebagai simbol ideologi partai. Oleh karena itu, posisinya saat ini tidak dapat tergantikan oleh tokoh siapapun.
“Bu Mega tetap ketua umum. Dari pengalaman, komitmen, ketokohan, rekam jejak dan kharisma, Bu Mega sulit ditandingi siapapun,” kata Said Abdullah.
Figur Megawati, tambah Said, saat ini dibutuhkan secara internal karena menjadi simbol solidarity maker serta memiliki kharisma yang dipatuhi seluruh kader dan pimpinan PDI Perjuangan. Keberadaan Mega sangat diperlukan untuk membangun soliditas partai dan mengawal pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.
“Sebab bagaimanapun juga, PDI Perjuangan bagian dari pemerintah saat ini,” jelas putra Madura yang menjadi anggota DPR RI itu.
Dia memastikan Jokowi tidak tertarik menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Apalagi, ungkapnya, Jokowi-lah orang pertama yang minta Megawati untuk kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020. Permintaan Jokowi itu disampaikan saat Rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang.
“Usulan dari Pak Jokowi itu lalu direspons pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia dan kemudian secara aklamasi mengajukan dan mencalonkan Bu Mega sebagai ketum,” ungkapnya.
Jokowi, imbuhnya, juga punya komitmen melarang menterinya menjabat di partai agar kinerjanya di pemerintahan bisa fokus. “Kalau menteri saja dilarang, apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri,” ujar Said. (pri/*)
