LAMONGAN – Aksi menolak Pemilu Kepala Daerah tak langsung oleh DPRD juga disampaikan kalangan pimpinan PDI Perjuangan di Jawa Timur. Seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, saat ini menyiapkan petisi menolak RUU Pilkada yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Ketua DPC PDI Perjuangan Lamonga Saim MPd kepada wartawan mengatakan, petisi penolakan ini akan dikirim ke pusat untuk mendukung judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya juga tengah menjajaki sejumlah partai yang tergabung dalam kubu penolak pilkada tak langsung.
Sampai sekarang, kata Saim, sudah dilakukan diskusi internal partai yang fokus mencari cara agar suara dari daerah-daerah bisa mendukung upaya judicial review, yang dimotori DPP PDI Perjuangan. “Kami dari daerah siap mendukung itu,” tandas Saim, Kamis (11/9/2014).
Tidak hanya dengan partai politik, jelas anggota DPRD Lamongan itu, dukungan penolakan juga akan digalang dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Nantinya, petisi yang disuarakan bersama akan dikirim ke Jakarta.
Sementara itu, fungsionaris DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat memboikot pengesahan RUU Pilkada yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Hasanuddin, kepala daerah dipilih DPRD tidak mewakili mayoritas masyarakat.
“Saya imbau boikot nasional saja, yang boikot nasional masyarakat berhak memboikot karena tidak terwakili di DPRD,” ujar TB Hasanuddin di Gedung DPR.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini mengemukakan, yang paling diuntungkan dalam mekanisme pilkada oleh DPRD sebenarnya adalah partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar. Sebab, perolehan suaranya paling besar dan jika kedua parpol itu kompak di daerah, maka bisa menguasai mayoritas kepala daerah.
“Yang paling diuntungkan adalah Golkar dan PDI Perjuangan. Kalau mau untung-untungan, PDI Perjuangan bisa saling untung sama Golkar. Tinggal nambah partai kecil, kalau mau untung-untungan. Tapi kan ini berbicara demokrasi,” katanya.
Dia menilai dengan sistem pemilihan langsung partai kecil masih punya kesempatan menang di pilkada. Namun jika kepala daerah dipilih DPRD, yang menang hanya calon dari partai besar. (pri/*)
