BANYUWANGI – Hujan deras yang mengguyur selama enam jam sejak Minggu malam hingga Senin pagi, menyebabkan banjir melanda sejumlah lokasi di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus melakukan penanganan-penanganan, utamanya bagi warga terdampak.

“Hal paling prinsip, keselamatan warga adalah yang utama. Kita terus bergotong-royong membantu penanganan medis, pemberian makanan, hingga penyiapan rusunawa bagi sebelas keluarga yang rumahnya rusak parah. Rusunawa menjadi alternatif tinggal sampai rumahnya bisa diperbaiki dan bisa ditempati kembali,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani seusai keliling mengecek lokasi terdampak, Senin (17/10/2022).

Bedasarkan data dari Pemkab Banyuwangi, tidak ada korban jiwa dalam banjir tersebut, namun terdapat 11 rumah rusak, tepatnya di Perumahan Sutri Sobo. Berbagai langkah penanganan juga telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Di antaranya melakukan evakuasi dan pelayanan medis bagi warga terdampak.

Selain itu Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan bantuan 3500 porsi untuk makan makan pagi dan siang bagi warga terdampak. Makanan tersebut, selain dari pemkab juga berasal dari bantuan pelaku usaha Banyuwangi, perbankan, dan instansi terkait.

Pemkab juga mendirikan dapur umum di posko Tagana yang menyediakan 3500 porsi makan malam dan 3500 sarapan esok harinya.

“Intinya, semuanya bergotong royong dan bekerja maksimal, bekerja cepat, untuk memulihkan situasi,” jelas Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut yang kerap kali menjadi penghambat ketika curah hujan tinggi. Air pun meluap dari parit-parit maupun dari kali itu sendiri.

“Jadikan ini semua pelajaran agar kita semakin disiplin dalam membuang sampah,” ajaknya.

Selain itu, imbuh Bupati Ipuk, dirinya telah mengeluarkan sejumlah aturan di kawasan atas Banyuwangi untuk mengontrol secara ketat pembangunan. Hal tersebut guna memastikan tidak adanya pengalihfungsian kawasan hijau menjadi pemukiman. Sehingga daerah-daerah yang selama ini mampu menyerap air hujan yang tinggi, tak lagi berfungsi.

“Kami akan berupaya keras untuk memastikan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara liar. Hal ini amat berbahaya. Bisa memicu banjir ke depannya,” pungkas Bupati Ipuk. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS