BANYUWANGI – Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan tata ruang untuk menyambut rencana pembangunan jalan tol Surabaya – Banyuwangi. Tata ruang itu untuk mendukung kelancaran arus kendaraan yang masuk – keluar Banyuwangi di jalur utara.

“Kami berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut sejalan dengan tuntasnya pembangunan double track dan Jalur Lintas Selatan (JLS). Sehingga arus lalu lintas di wilayah Banyuwangi bertambah lancar,” kata Azwar Anas, kemarin.

Konsekuensi dari percepatan pembangunan di wilayah utara, lanjut Anas, pihaknya berharap agar dibangun tol laut Ketapang menuju Provinsi Bali. Solusi untuk menuntaskan problem kemacetan di wilayah Ketapang itu, sebutnya, salah satunya adalah perluasan jalan tol Ketapang ke arah Bali.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi Irianto SH menyatakan salah satu cara untuk menuntaskan kasus kemacetan lalu lintas di wilayah Pelabuhan Ketapang, pemkab diharapkan menyampaikan usul untuk membangun jalan tol laut atau Jembatan Ketapang – Gilimanuk Bali.

Menurut Irianto, sebenarnya ada beberapa solusi untuk mengurai kasus kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, utamanya pada liburan panjang.

Pilihan pertama, urai Irianto, Pemkab Banyuwangi agar mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan tol laut atau jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan Bali.

”Kami menyadari Pemkab Banyuwangi tidak memiliki dana cukup untuk membangun jembatan yang tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.

Untuk mewujudkan rencana dan keinginan tersebut, menurut anggota dewan asal Dapil 3, Pemkab Banyuwangi bisa menggandeng investor yang memiliki kemampuan dan sumber pendanaan cukup.

“Beberapa waktu lalu ada investor dari luar negeri yang siap menanamkan modalnya untuk membangun jalan tol laut atau Jembatan Ketapang – Gilimanuk,” jelas Irianto.

Pilihan kedua adalah melebarkan ruas jalan sekitar Pelabuhan Ketapang hingga Kecamatan Wongsorejo, seperti perluasan jalur Banyuwangi hingga Kabat sampai wilayah Kecamatan Srono.

Selanjutnya Pemkab Banyuwangi bisa membangun jalan baru sebagai alternatif mulai Kecamatan Kalipuro hingga Kecamatan Wongsorejo. Sehingga jumlah kendaraan yang keluar masuk wilayah tidak mengalami overload seperti saat ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS