JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, tahun depan sudah masuk tahun politik. Jokowi minta agar semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat.

Dia berharap para menterinya tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik, dan belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam.

“Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” tegas Jokowi, Selasa (29/8/2017).

Jokowi minta agar program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas penyaluran Dana Desa tetap dipertahankan.

Selain itu, Jokowi minta para menteri dan kepala lembaga agar memastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan, karena tahun depan sudah memasuki tahun politik, sehingga ini akan menjadi APBN yang terakhir. Karena itu, kata Pramono, Presiden Jokowi minta seluruh jajaran menteri mempersiapkan diri.

“Hal yang berkaitan dengan APBN betul-betul di fokuskan APBN untuk rakyat. Nah, yang menjadi arti APBN untuk rakyat, semua programnya adalah untuk masyarakat,” jelas Pramono di halaman Istana Negara, Jakarta.

Karena sudah masuk tahun politik, dimana pada bulan bulan Agustus tahun depan sudah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, dan seterusnya, maka kerja yang tersisa ini diharapkan betul-betul dimanfaatkan untuk perbaikan kondisi masyarakat yang sekarang ini memang menjadi perhatian pemerintahan Jokowi.

“Ya penekanannya adalah dalam hal ini  semua menteri harus bersinergi. Apa yang disampaikan ini tidak lagi menjadi capaian perorangan kementerian tetapi capaian pemerintahan secara keseluruhan. Jadi apapun yang dilakukan adalah menunjukan capaian pemerintah secara keseluruhan,” tegas Pramono.

Kalau melihat soliditas kabinet sekarang dan juga kerja sama yang sudah berjalan relatif baik, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini berharap tahun depan tidak menjadi hiruk pikuk yang berlebihan.

“Kebetulan pada tahun 2018-2019 ini baru pertama kali pemilu serentak presiden legislatif. Jadi menurut kami, mudah-mudahan ini akan juga mengurangi tensi. Karena sekarang ini kalau tidak ada hasil yang berbeda dari hasil judicial review terhadap UU Partai Politik, maka pelaksanaan maupun model dari pemilunya itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang,” terang Pramono. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS