JAKARTA – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menyatakan revolusi mental dibutuhkan sebagai strategi pembangunan budaya dan pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter.

Puan menyebutkan, revolusi mental yang digagas Presiden Soekarno tahun 1957 masih relevan dengan situasi dan kondisi kebangsaan Indonesia saat ini.

Menurutnya, revolusi mental dibutuhkan karena pudarnya semangat, gaya berpikir yang meniru penjajah, dan penyelewengan di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Gerakan Nasional Revolusi Mental, kata Puan, dapat dimulai dengan mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup.

“Lalu dilanjutkan dengan membangun karakter yang penuh integritas, etos kerja, dan gotong royong,” kata Puan, saat memberikan arahan dalam forum pelatihan kader utama PDI Perjuangan bertema “Strategi Budaya untuk Penyebaran Trisakti, Nawacita, dan Revolusi Mental” di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Dia memaparkan tiga nilai revolusi mental, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tiga nilai itu, sebutnya, akan menjadi budaya baru keseharian masyarakat.

Caranya dengan lebih dulu melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah selaku penyelenggara negara sesuai Inpres Nomor 12/2016 yang minta agar layanan publik kepada masyarakat diselenggarakan dengan tertib, bersih, mandiri, dan bersatu.

Sementara di bidang pendidikan, Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah dengan memasukkan kembali segala nilai pendidikan Pancasila dan karakter.

“Gerakan Nasional Revolusi Mental di tengah masyarakat dan kalangan dunia usaha adalah meminta kepeloporan mereka dalam hidup sehari-hari sebagai penghayatan atas tiga nilai revolusi mental tadi,” jelasnya.

Kemenko PMK yang dia pimpin, ungkap Puan, sudah memulainya dengan gencar mengampanyekan gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Kementeriannya uga telah menjadikan revolusi mental sebagai tema kuliah kerja nyata mahasiswa di beberapa universitas sejak dua tahun lalu. Puan berniat menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang membawa berbagai misi dari nilai revolusi mental.

Dalam arahan yang diberikan kepada 109 orang kader tersebut, Puan mengingatkan pentingnya toleransi antar suku dan agama supaya persatuan Indonesia terjaga.

Bagi para kader PDI Perjuangan, lanjut Puan, revolusi mental dalam lingkup struktural harus diterjemahkan dengan menjadi sosok kader yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sedang bagi para kader PDIP yang kini duduk di parlemen, dia mengingatkan untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan menjaga citra sebagai wakil rakyat yang baik.

Dia juga minta para kader PDI-P di parlemen mengawal kebijakan program yang berpihak kepada rakyat, dan musyawarah mufakat memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihan.

Sedangkan bagi kader yang kini berkiprah di pemerintahan, Puan mengimbau agar alokasi anggaran dan program kerakyatan berorientasi pada pelayanan publik.

Dia juga menginginkan kader PDIP di pemerintahan merespon cepat terhadap permasalahan rakyat dan memperkuat produktivitas lokal serta meningkatkan pula produktivitas koperasi.

“Janganlah kita mencari kepeloporan mental pada orang lain. Carilah kepeloporan mental itu pada diri kita sendiri,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS