Sabtu
21 November 2026 | 4 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dewan Tengarai Pergudangan di Surabaya Banyak yang Tak Berizin

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURESSURABAYA – Tak hanya minimarket atau toko modern banyak yang tidak melengkapi izin operasional. DPRD Surabaya mensinyalir banyak pergudangan dibangun tanpa izin lengkap.

“Kami menengarai, banyak pergudangan seperti di kawasan Tanjung Perak yang tak berizin. Harus ada keberanian untuk menindak gudang-gudang tak berizin itu,” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Senin (24/3/2015).

Komisi A, jelas Awi, sapaan Adi Sutarwijono, menilai Pemkot Surabaya lemah dalam hal pendataan kawasan pergudangan. Hal itu, sebutnya, bisa dilihat dari belum sinkronnya data di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait regulasi perizinan pergudangan di Surabaya.

Saat hearing, ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya menyebut ada 100 gudang di Kota Pahlawan sampai akhir 2014. Kenyataannya, pergudangan di Surabaya Utara justru menjamur.

Setelah di-kroscek dengan Disperindag, tambah Awi, ternyata ada penambahan kawasan pergudangan, khususnya wilayah Surabaya Utara. “Tak sinkronnya data ini mempersulit proses pemetaan, pendataan dan penertibannya,” kata Awi.

Pihaknya akan minta pemkot melakukan sinkronisasi data izin gudang, penataan pergudangan dan segera melakukan penertiban bagi pergudangan yang tak berizin. Kalau banyak gudang tak berizin tentu berpengaruh terhadap nilai pendapatan asli daerah, khsusnya terkait pajaknya.

“Seiring dengan Surabaya jadi Kota Jasa dan Perdagangan, maka tak menutup kemungkinan pertumbuhan pergudangan semakin menjamur,” ujarnya.

Dua pekan mendatang, tambah dia, Komisi A akan memanggil ulang SKPD terkait pergudangan. Dalam hearing lanjutan itu pihaknya minta SKPD terkait sudah memaparkan data terkait pergudangan dan perizinannya lebih rinci.

Setelah itu, imbuh Awi, Komisi A akan merekomendasikan ke wali kota untuk melakukan penertiban dan sinkronisasi data pergudangan itu. “Agar pengawasannya mudah, PAD-nya jelas, dan kalau akan menertibkan juga jelas,” pungkasnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bagikan 300 Pupuk Organik dan Latih Petani Cara Pembuatan

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

MOJOKERTO – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya ...
KRONIK

Sabet Juara I Smart City Forum 2026, Inovasi UGDK Banyuwangi Raih Penghargaan Tertinggi dari Komdigi

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Banyuwangi berhasil ...
LEGISLATIF

Komposisi BPD Bojonegoro Wajib 30 Persen Perempuan

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Desak Pemprov Jatim dan BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendesak Pemprov Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Raih Penghargaan AIPA, Diakui Berkontribusi Perkuat Diplomasi Parlemen ASEAN

MANILA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat AIPA Distinguished Service Award 2026 atau Penghargaan Pengabdian ...