Minggu
08 Desember 2024 | 7 : 22

Dewan Ingatkan, THR Karyawan Agar Diberikan H-7 Lebaran

pdip-jatim-agustin-titin

SURABAYA – Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk memberikan edaran atau instruksi kepada perusahaan di Kota Surabaya terkait pembayaran THR.

Edaran itu, isinya menginstruksikan kepada perusahaan agar segera membayar hak karyawan berupa THR, minimal 7 hari sebelum Lebaran.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana bahkan mengatakan, pemberian THR kepada para pekerja minimal 20 hari sebelum hari raya, agar para pekerja mempunyai persiapan khusus dalam menyambut Lebaran.

“Jika ada pengusaha yang belum bayar, Disnaker dan DPRD dengan terbuka menerima aduan mereka,” katanya.

Agustin menyebutkan, THR yang diterima pekerja besarannya satu kali gaji. Mereka yang menerima adalah pekerja yang sudah bekerja minimal tiga bulan.

Sementara itu, terkait makin dekatnya Lebaran, legislator yang akrab disapa Titin ini punya kekhawatiran, momen Lebaran akan dimanfaatkan oleh oknum pedagang nakal dengan cara mengoplos produk kedaluwarsa dalam bingkisan parsel.

“Kalau Ramadan kan semua stok di gudang itu keluar, dikemas jadi parsel. Nah kita sulit memilah barangnya bagus tidak, jangan-jangan expired,” ujarnya.

Oleh karena itu, perempuan yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini minta dinas kesehatan setempat, dan BPOM lebih giat melakukan pemantauan.

Bila perlu, kata Titin, mereka melakukan bergantian secara masif supaya pelaku usaha yang nakal tidak mendapat kesempatan melakukan kecurangan.

Sebab, terang dia, seringkali beberapa barang disembunyikan saat ada pantauan. Karena itu, jika pantauan dilakukan secara berkelanjutan, tidak ada celah untuk melakukan kecurangan.

“DPRD kalau sidak gak nemu barang yang diincar. Padahal di hari sebelumnya ada, bisa jadi disembunyikan. Makanya harus lebih sering lakukan pantauan,” kata Titin.

Jika ditengarai ada kecurangan tersebut, imbuhnya, pihak terkait harus mengambil tindakan tegas karena menyangkut kesehatan masyarakat.

“Jika perlu cabut izinnya. Itu kan membahayakan kesehatan masyarakat,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Andreas Ingatkan Warga Kota Malang Waspada Jeratan Pinjol Ilegal dan Judol

MALANG – Fenomena maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) di Indonesia terus bermunculan, tak ...
KRONIK

Apresiasi Festival Pesisir, Bupati Fauzi Sebut untuk Memperkenalkan Potensi Daerah

SUMENEP – Malam puncak Festival Pesisir 3 Husky-CNOOC Madura Limites (HCML) berlangsung meriah. Ratusan masyarakat ...
KRONIK

Raih 300.790 Suara, Pasangan Sugiri-Lisdyarita Pemenang Pilkada Ponorogo

PONOROGO – KPU Ponorogo telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada Ponorogo 2024. ...
LEGISLATIF

Reses, Santi Wilujeng Terima Masukan soal Irigasi hingga Penerangan di Jalanan Rawan Begal

KOTA PROBOLINGGO – Jeda masa persidangan (reses) pertama tahun ini dimanfaatkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota ...
LEGISLATIF

Dorong Pemerataan Pariwisata, Novita Usul Pembangunan Poltekpar di Dapil 7 Jatim

JAKARTA – Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Novita Hardini menyoroti pentingnya pemerataan ...
KRONIK

Setelah Surabaya Timur, Pemkot Siap Bangun Lagi 2 RSUD di Utara dan Selatan

SURABAYA – Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Surabaya Timur, tepatnya di Medokan ...