oleh

Dewan Dukung Pelantikan Risma – Whisnu Akhir Januari

-Berita Terkini-11 kali dibaca

pdip-jatim-Risma-Wisnu-02SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pelantikan wali kota-wakil wali kota terpilih Risma – Whisny semakin cepat semakin baik. Pihaknya mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, pada akhir Januari 2016.

“Bagi Kota Surabaya, saya yakin, semakin cepat pelantikan, semakin baik. Karena kota ini segera dipimpin wali kota dan wakil wali kota definitif hasil mandat rakyat,” kata Adi Sutarwijono kepada wartawan, kemarin.

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 dapat berlangsung pada Januari-Februari.

Namun, pelantikan itu khusus bagi pasangan calon yang daerahnya tidak mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pelantikan diusulkan Januari atau awal Februari bagi daerah yang tak ada gugatan,” kata Tjahjo, sebelum acara pelantikan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, di kantor Pemerintah Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, Rabu (30/12/2015).

Menurut Mendagri, pelantikan untuk daerah yang masih terdapat sengketa hasil kemungkinan berlangsung Maret 2016. Demikian juga bagi lima daerah yang pilkadanya ditunda. “Yang ditunda, Maret mudah-mudahan bisa ikut dilantik,” ujarnya.

Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, berpendapat, dengan adanya percepatan pelantikan, seluruh kebijakan pemerintahan bisa dijalankan secara penuh. Kebijakan pemerintah itu, jelasnya, berkaitan dengan penggunaan APBD pada 2016.

“Kalau segera dilantik akan ada kejelasan, apakah nanti wali kota dan wakil wali kota terpilih tetap memakai APBD murni 2016, atau mengusulkan perubahan,” terang pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Percepatan pelantikan wali kota dan wakil wali kota, tambah Awi, juga berkaitan dengan percepatan penataan kepegawaian. Sebab, rentang waktu yang dibolehkan untuk mutasi adalah enam bulan sejak pelantikan.

“Artinya, kalau jadwal pelantikan wali kota-wakil wali kota semakin molor, semakin lama pula kewenangan untuk mutasi itu bisa dijalankan,” papar Awi.

Dia menambahkan, sesuai UU Nomor 1 dan 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, aturannya, Mendagri menetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 20 hari sejak berkas pengusulan dari DPRD melalui gubernur diterima secara lengkap.

Awi menegaskan, percepatan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih bisa dilakukan jika di awal Januari 2016 DPRD Kota Surabaya sudah mengirimkan berkas usulan pelantikan ke Mendagri melalui Gubernur Jatim.

“Itu kalau KPU Kota Surabaya sudah menyerahkan seluruh berkas hasil Pilkada Surabaya 2015 kepada kami,” ujar legislator yang mantan wartawan ini. (goek)