PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melakukan koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 dalam rangka monitoring dan evaluasi MCP dan tematik di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Kamis (10/11/2022).

Hadir dalam kegiatan yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo itu, di antaranya, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Drs. HA. Timbul Prihanjoko, dan Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, bersama Tim Monitoring dan Evaluasi MCP dan Tematik dari KPK RI.

Koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo.

Wabup Probolinggo, Timbul Prihanjoko, mengatakan dalam tata kelola pemerintahan saat ini, sistem akuntabilitas dan transparansi serta integritas merupakan syarat mutlak dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penanaman nilai-nilai anti korupsi di lingkup pemerintahan. Untuk itu, sistem deteksi dini atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi perlu terus disosialisasikan dan dilakukan monitoring secara berkala,” ujar Timbul.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Pemkab Probolinggo terus berupaya menggalakkan kedisiplinan demi komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa juga telah dilakukan berbagai inovasi agar jauh dari potensi tindak korupsi.

“Melalui kegiatan ini saya berharap kita semua mendapatkan pencerahan dari Tim KPK-RI terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya harap Tim KPK dapat memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.

“Kepada semua OPD, saya minta agar segera melakukan tindak lanjut pemenuhan indikator MCP tahun 2022 dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan bahwa bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan, aparat pemerintahan di Kabupaten Probolinggo hendaknya bisa menjadi pahlawan memberantas korupsi.

“Kalau dulu pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Karena kondisi saat itu berjuang melawan penjajah. Kalau sekarang menjadi pahlawan agar bisa melawan hati nurani sendiri dan melawan potensi diselewengkan. Jadilah seorang pahlawan yang harum perbuatannya dan harum ucapannya,” jelasnya.

Bahtiar juga meminta para kepala desa berhati-hati dalam mengelola anggarannya. Terlebih di dalam era saat ini ada dukungan anggaran yang sangat besar dan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut.

“Ayo para kepala desa bertekad untuk menjadi pahlawan dan jangan sampai ada korupsi,” jelasnya.

Kepada para Kepala OPD Bahtiar meminta agar MCP di Kabupaten Probolinggo naik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada yang sempurna, namun dibalik ketidaksempurnaan itu harus selalu berikhtiar yang baik.

”Mari terus berupaya bersama-sama bagaimana ketidaksempurnaan tersebut akan menuju kepada yang sempurna di dalam tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. (drw/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS