JAKARTA – Tak mau kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terulang, presiden terpilih Joko Widodo kembali menegaskan soal kehati-hatiannya dalam memilih calon menteri. Jokowi menyatakan, pemilihan calon menteri dilakukan selektif agar nantinya tidak ada menteri jadi tersangka.

Tekad memilih menteri yang berintegritas, menurut Jokowi, sudah dia sampaikan berulang. “Memilih menteri itu harus punya karakter kuat, integritas yang bagus dan kemampuan manajerial yang kuat,” kata Jokowi kepada wartawan di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (3/9/2014).

Untuk memilih menteri tersebut, Jokowi juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk memberantas mafia yang ada di kementerian-kementerian. “Nanti kamu lihat, masak saya keluarkan sekarang. Saya sudah siap pasang kuda-kuda dong dari sekarang,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Kasus itu terkait dengan pengadaan dan kegiatan lain di Kementerian Energi pada periode 2011-2012.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyarankan Jokowi berhat-hati dalam menentukan Menteri ESDMl. Busyro menilai, Kementerian Energi adalah instansi yang rawan korupsi dan menjadi bancakan mafia migas. “Kami berpikir positif. Jokowi akan berhati-hati memilih menteri di sektor ini (ESDM),” kata Busyro di Yogyakarta.

Kata Busyro, di sektor lain pun juga demikian. KPK, ujarnya, siap membantu Jokowi meneliti integritas calon menteri yang akan duduk di kabinetnya. “KPK siap kapan pun diminta,” kata dia.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya juga berpendapat, menteri di kabinet Jokowi-JK haruslah dipilih yang terbaik. “Dia harus pilih menteri yang terbaik. Ini menjadi tantangan Jokowi. Ujian pertama seperti itu,” ujar Yunarto Wijaya.

Menurutnya, Jokowi juga harus rajin mengecek performa dari tiap menteri di kabinet yang diusungnya. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu nantinya juga dituntut berani mengungkapkan kinerja para pembantunya kepada publik. (pri/*)