BLITAR – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, seluruh pengurus cabang (DPC) dan daerah (DPD) PDIP sudah minta kepada Megawati untuk memegang kembali posisi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan periode 2019 – 2024.

Sehingga Kongres V PDI Perjuangan yang digelar pada 8-10 Agustus depan, tinggal menetapkan Megawati sebagai ketua umum.

Penegasan ini disampaikan Basarah di sela acara ziarah Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan di makam presiden pertama RI Ir Soekarno di Kota Blitar, Senin (5/8/2019).

“Kongres nanti secara definitif menetapkan kembali Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2019 – 2024. Di 514 konferensi cabang, seluruh DPC PDIP sikap politiknya telah menetapkan dan meminta kepada Ibu Megawati Soekarnoputri bersedia ditetapkan kembali sebagai ketua umum,” kata Basarah.

Untuk penyusunan kepengurusan partai, sebut Basarah, menjadi hak prerogatif ketua umum. Termasuk adanya wacana perlunya dibentuk ketua harian maupun wakil ketua umum, menurut Basarah, itu menjadi wewenang ketua umum.

“Sesuai aturan partai, ketua umum punya hak prerogatif baik urusan dalam partai atau luar partai. Seperti menentukan wewenang penataan baik postur, struktur, maupun pengurus partai. Sedangkan wewenang eksternal memutuskan siapa kader partai yang akan ditugaskan anggota kabinet, ketua DPR RI, MPR RI, maupun jabatan publik lainnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH mengatakan, soal adanya posisi ketua harian itu yang akan dibicarakan panjang lebar di Kongres V di Bali.

“Kami belum sampai di keputusan, oleh karena itu semua dibicarakan, dimusyawarahkan secara panjang lebar di kongres,” jelas Bambang DH di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kepada wartawan, Bambang DH juga belum menjawab secara spesifik karakter orang yang cocok untuk mengisi jabatan itu. Menurutnya, keputusan itu nanti ada di tangan peserta kongres.

“Nanti dibicarakan di kongres. Oleh karena itu, kita undang utusan itu kan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara DPD dan DPC. Itu kita undang bermusyawarah, berkongres untuk mengambil keputusan yang menggambarkan aspirasi dari semua,” ujar mantan Wali Kota Surabaya ini.

Bambang menyebut pembahasan mengenai posisi ketua harian sangat dinamis. “Saya tidak mau menggunakan terminologi pro kontra, tapi masih sangat dinamis,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS