GRESIK – Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, memimpin evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMP negeri dan swasta. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola penyaluran agar tepat sasaran.

Bupati yang diusung PDI Perjuangan itu menekankan perlunya pembaruan skema pembagian BOSDA, yang selama ini diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah.

“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang kebutuhannya sudah mencukupi. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Senin 17 November 2025.

Pihaknya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan BOSDA. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah pada 2026 akan terdampak kebijakan pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas setengah triliun. Namun kami pastikan belanja yang bersifat langsung untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Gresik tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan seiring besarnya alokasi anggaran BOSDA yang diterima daerah. “Harapan kami mutu pendidikan terus berkembang, mengingat anggaran BOSDA yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Syifaul Qulub, memaparkan rincian anggaran BOSDA sebagai berikut. Untuk SMP Swasta dan MTs sebesar Rp20.661.400.000 (242 lembaga), sedangkan SMP Negeri Rp14.597.490.000 (35 sekolah).

Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menyatakan bahwa masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar penyusunan skema baru yang lebih adil. “Tidak lagi bersifat merata, tetapi berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, rapat yang berlangsung di Aula UPT SMPN 22 Gresik dihadiri oleh seluruh perwakilan SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, Ketua MKKS Negeri dan Swasta, para komite sekolah, serta bendahara BOS dari seluruh SMP di Gresik. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS