oleh

Budiman Minta Pemerintah Buka Jalan Ormas Jadi Parpol

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko berpendapat, untuk mengantisipasi maraknya aksi kekerasan oleh ormas keagamaan, sebaiknya pemerintah membuka jalan bagi mereka ke dalam sistem politik demokrasi.

“Menurut saya jika ormas keagaman yang cenderung radikal mendirikan partai politik, itu langkah yang bagus,” kata Budiman, di sebuah acara debat terbuka di bilangan Wijaya II, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2017).

Keberadaan ormas berbasis agama yang memiliki kepentingan politik, sebutnya, adalah sah dalam sistem demokrasi. Hanya, yang disayangkan, kelompok-kelompok tersebut cenderung radikal dan memilih tindakan ekstremis dalam mengekspresikan ideologinya.

Politisi yang juga anggota DPR RI ini menambahkan, dengan mengakomodasi ormas keagamaan dalam sistem demokrasi sebagai parpol, ada kemungkinan mereka bisa mengubah cara saat mengekspresikan sikapnya.

Sebab demokrasi akan memaksa setiap orang atau kelompok untuk mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan pandangan. Di luar sistem demokrasi, ujarnya, bisa berarti kekerasan.

“Maka ketika masuk diharapkan bisa berubah karena ada proses moderasi di situ. Perubahan sikap, berdialog dalam menghadapi perbedaan di dalam parlemen misalnya,” jelas dia.

Budiman juga mengingatkan, meski keberadaannya sah, setiap kelompok dengan basis apapun tidak boleh menjadi satu kekuatan yang mendominasi kelompok lain secara paksa.

Budiman juga berpendapat, pertarungan politik di Indonesia saat ini tidak lagi bisa dilepaskan dari keberadaan kelompok-kelompok atupun ormas berpaham radikal yang berbasis pada agama.

Konflik identitas, ujarnya, cenderung meningkat seiring munculnya kelompok-kelompok radikal di dunia politik. Meski demikian dia menyebut politik keagamaan memang tidak bisa dipisahkan dari proses berdemokrasi.

Menurut Budiman ada dua jenis kelompok yang saat ini telah menunjukkan eksistensinya, yakni ekstremis dan fundamentalis.

Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman fundamentalis namun memiliki tindakan yang moderat. Artinya mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyebarkan paham kelompoknya.

Budiman menyebut kelompok ini tidak berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memiliki paham fundamentalis dan memilih cara-cara ekstremis.

Mereka tidak segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan ideologinya. Kelompok ekstremis tersebut, kata Budiman, yang seharusnya diantisipasi atau dilarang karena berpotensi mengganggu proses berdemokrasi. (goek/*)