JAKARTA – Setelah sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan gelar doktor honoris causa kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Gelar kehormatan ini akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis (8/3/2018) di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Gubernur IPDN Ermaya Suradinata, Rabu (7/3/2018).

Menurut dia, Megawati merupakan sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, dia juga sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya.

Ermaya menambahkan, bukan sebuah kebetulan pihaknya memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

“Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong bekerja dengan tenang,” ucap dia.

Selain itu, ujar Ermaya, Megawati juga selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting, tapi pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan,” ujar Ermaya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika IPDN atas pemberian gelar doktor honoris causa kepada Megawati.

Hasto memaparkan, gelar doktor honoris causa dari IPDN ini adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri sang proklamator Bung Karno itu. Empat di antaranya diberikan universitas luar negeri, yakni Jepang, Rusia, dan Korea Selatan (dua universitas), serta tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.

“Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan tersebut sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu,” kata Hasto.

Saat menjabat sebagai presiden, tambah Hasto, Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di eranya juga demokrasi terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS