MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema ‘Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial’ di Grand Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (31/3/2022).

Acara ini diikuti kepala desa di Kabupaten Malang yang di wilayahnya memiliki kawasan hutan.

Menurut Untari, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebuah visi untuk menggelorakan pembangunan di daerah-daerah pinggir. Sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia dari pedesaan hingga perkotaan.

Salah satu upaya mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut, jelas Untari, adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun dalam perjalanannya, skema perhutanan sosial yang digaungkan pemerintah hingga hari ini masih belum bisa berjalan secara maksimal.

Karena itu, pihaknya menggelar acara ini agar nantinya kepala desa dan pihak-pihak yang berpengalaman di perhutanan sosial dengan regulator juga eksekutor bisa matching.

“Kalau bisa ada sesuatu yang dilakukan di Kabupaten Malang, untuk membuat desa-desa yang memiliki hutan-hutan ini berdaya,” kata Untari.

Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto dan pelaku perhutanan sosial Marioto, sebagai narasumber, sekaligus mendengarkan keluh kesah dari para kepala desa terkait perhutanan sosial.

Berbagai permasalahan disampaikan oleh para Kepala Desa berkaitan dengan pajak, SK, dan pengelolaan wilayah hutan yang dikelola desa. Untari memandang, permasalahan dalam pengelolaan perhutanan sosial harus menjadi perhatian lintas sektoral para pemangku kebijakan.

“Ini problematika yang harus kita identifikasi secara jelas. Kita buat klaster dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah perhutanan sosial ini, tidak bisa langsung terselesaikan,” terangnya.

Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Untari berkomitmen untuk membantu para kepala desa menyelesaikan masalah pengelolaan perhutanan sosial ini.

Yakni dengan bentuk keterlibatan 3 pilar PDI Perjuangan, dari struktural partai, legislatif tingkat kabupaten, provinsi, hingga DPR RI, dan eksekutif memecahkan permasalahan dalam pengelolaan perhutanan sosial.

“Harus ada kesabaran revolusioner di dalam diri panjenengan semua sehingga kita bisa menyisir dan menyelesaikan masalah itu satu per satu. Kita coba mencari induk masalahnya apa nanti kalau induk selesai semuanya bisa mengikuti,” kata legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menambahkan pihaknya siap untuk memberikan fasilitasi terkait pengelolaan perhutanan sosial. Sehingga hasil diskusi dan sharing pada sore hari ini dapat memberikan masukan dan pandangan bagi Pemkab Malang, terkait pengelolaan perhutanan sosial.

“Saya akan fasilitasi agar para kepala desa bisa segera memanfaatkan tanah yang SK-nya itu sudah diberikan kepada panjenengan. Agar bisa segera direalisasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” jelas Didik.

Dia memandang, keberadaan perhutanan sosial ini sebagai sebuah peluang yang harus bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

“Untuk berproses mengolah hutan, dari kondisi seperti itu menjadi produktif perlu ada proses-proses dan perlu ada dukungan. Dukungan baik secara teknis dan kemampuan, yang kedua pembiayaan,” urai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut.

Didik juga berpesan agar kelak dalam pengelolaan perhutanan sosial, kades juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada seperti turut andil dalam upaya pelestarian kawasan hutan.

Sehingga kawasan hutan tetap lestari dan tidak beralih fungsi, di sisi lain masyarakat dapat merasakan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dari lahan hutan yang dapat dikelola. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS