JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap akan membangun atau justru bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

Djarot mengatakan, salah satu alasannya karena kerja sama politik yang ada untuk Pemilu 2024 masih dinamis. Sebab, belum ada satu pun koalisi yang sudah menentukan paket pasangan calon (paslon) untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Sekarang itu kan juga masih sangat cair. Siapa itu (Paslon), siapa itu, ya enggak? Saya belum mendengar yang fix betul, yang fix betul tentang pencalonan. Belum ada, belum ada ya,” kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Djarot mengungkapkan, bisa saja PDI-P memutuskan sikap apabila paket paslon Pilpres 2024 mulai disepakati partai-partai politik.

Menurut Djarot, kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. “Ya toh, belum, belum, ini (paket paslon) belum ada. (Maka), nanti pada saatnya (memutuskan),” ujarnya.

Kendati demikian, kata Djarot, PDI-P bukan berarti berdiam diri tak melakukan langkah pergerakan untuk Pemilu 2024.

Diakuinya, partai berlambang banteng moncong putih ini sudah memiliki kriteria partai politik yang bisa membangun kerja sama. Salah satu kriterianya adalah memiliki prinsip gotong royong dalam membangun bangsa.

“Di dalam kerja sama dengan partai politik itu, PDI Perjuangan selalu mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan keutuhan negara, mementingkan penguatan ideologi Pancasila, NKRI, ya kan,” kata Djarot.

“Nah, ini basisnya ini dulu, bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan doang, enggak. Tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.

Atas dasar itu, PDI-P ingin partai politik yang kelak bekerja sama tidak mengedepankan kepentingan partainya sendiri. Melainkan, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

“Ini sudah beyond, sudah melampaui kepentingan partai, ini betul-betul sudah harus yang mendapatkan perhatian itu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Kriteria selanjutnya adalah partai politik itu harus menjaga keutuhan NKRI melalui ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, Djarot berharap partai politik tersebut juga memiliki ideologi kebangsaan. “Ini bukan kriteria yang sifatnya sempit, untuk keuntungan orang-orang untuk keuntungan tokoh-tokoh menaikan suara elektoral saja. No, tidak,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai informasi, sejauh ini sudah ada dua koalisi atau yang disebut PDI-P sebagai kerja sama politik untuk Pemilu 2024. Dua koalisi ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, PPP dan PAN. Kemudian, Koalisi Gerindra-PKB.

Sejatinya, ada tiga partai politik lain yang sudah sepakat mengusung satu nama bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Tiga partai ini, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Ketiga partai ini menjajaki koalisi dengan nama Koalisi Perubahan.

Sementara itu, partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, yaitu PDI-P belum juga memutuskan pilihan politik untuk Pemilu 2024. Tetapi, aktif melakukan silaturahim atau safari politik. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS