JOMBANG – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Mundjidah-Sumrambah (MuRah) membeber persoalan tentang turunnya harga komoditas pertanian dan perkebunan saat terjadinya panen besar-besaran.

Pada debat publik perdana Pilkada Jombang pada Sabtu (19/10/2024), Sumrambah pun memaparkan kondisi terkini dan tantangan yang dialami kelompok tani dan pekebun di Kota Santri.

Menurutnya, permasalahan utama yang dialami oleh kelompok tani adalah infrastruktur pasca pertanian. “Problem utamanya dulu petani masih punya sesek, masih punya terpal, masih punya lantai jemur, sekarang tidak,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menampik soal masih tingginya harga komoditas beras.

“Ini adalah permasalahan yang sebetulnya setiap saat kita alami. Tapi ini tidak kita alami di tahun 2022, 2023, 2024 ini, karena harga padi relatif masih tinggi di atas 6.500,” ucap Sumrambah.

Dia menyebut, petani yang kini kebanyakan hanyalah pekerja kasar menyebabkan harga komoditas sangat bergantung pada perilaku pelaku-pelaku pasar yang lebih memiliki akses terhadap infrastruktur pasca pertanian.

“Ketika pasar berhenti membeli maka harga komoditas pasti akan jatuh,” ujarnya.

Praktisnya, sebut Sumrambah, kemandirian petani menjadi hal utama yang harus ditumbuhkan kembali oleh pemerintahan ke depannya.

“Kita sudah mencoba melakukan yang namanya program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat), fasilitasi petani kembali berkelompok, kembali bersama dalam satu hamparan. Kemudian mereka terfasilitasi oleh perbankan, saprotannya, dan yang terpenting off taker nya,” beber Sumrambah.

Dengan harapan, imbuhnya, ada selisih harga yang didapat petani dengan mengerjakan secara hulu ke hilir.

“Jadi ada direct (hubungan secara langsung) dari gapoktan, kelompok tani, dan off taker (pemasok). Sehingga margin yang tadinya hilang kini tidak hilang, karena mereka sudah bisa direct dengan off taker,” tambah dia.

Namun demikian, Sumrambah menilai, untuk kembali kepada kemandirian petani merupakan tugas yang tidak mudah. “Ini adalah sebuah perjalanan panjang, untuk kembali ke kejayaan pertanian,” tandasnya.

Untuk diketahui, program Makmur merupakan inisiatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggunakan pola kolaboratif.

Program ini memanfaatkan kerjasama petani dan pekebun Indonesia dengan beberapa BUMN untuk melakukan permodalan, pembudidayaan, dan pemasaran produk pertanian atau perkebunan rakyat. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS