JAKARTA – Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia telah disetuju partai politik yang ada di Parlemen.

Menurut Basarah, gagasan menghidupkan kembali GBHN sudah disepakati anggota MPR periode 2009-2014. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah dalam diskusi bertajuk ‘Mengupas Polemik Wacana Kemunculan Kembali GBHN’ di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

“Gagasan menghadirkan Haluan Negara merupakan kesepakatan seluruh kekuatan politik yang ada di MPR masa jabatan 2009-2014 dengan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014,” ucap Basarah

Bahkan, lanjut Basarah, untuk menindaklanjuti putusan itu maka dibentuklah tim perumus yang juga melibatkan pratikisi, akademi dari berbagai kalangan kampus di Indonesia.

Dia menambahkan, pembentukan panitia tersebut diputuskan dalam sidang paripurna MPR pada 16 Agustus 2018. Hal itu, kata Basarah, merupakan bentuk nyata adanya kesepakatan di MPR tentang perlunya GBHN.

“Dan ditegaskan lagi oleh Ketua MPR RI dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019,” ungkap Wakil Ketua MPR ini.

Di samping itu, lanjut Basarah, terdapat juga kesepakatan ihwal pentingnya GBHN dalam rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara tanggal 19 Januari 2019.

Menurutnya, juga ada kesepakatan MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 14 Maret 2018. “Dengan demikian wacana menghadirkan GBHN merupakan agenda resmi MPR RI,” sebutnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS