BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali berhasil mempertahankan prestasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kali secara berturut-turut.

Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, menyerahkan langsung hasil audit tersebut kepada Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah, dan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, Kamis (25/5/2023) di auditorium kantor Perwakilan BPK Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.

Wabup Sugirah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP 11 kali berturut-turut. Ke depan, imbuhnya, pemkab akan terus berusaha untuk tetap menjadi yang lebih baik.

“Tentu dengan membangun koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga tercipta kerja tim yang sangat solid,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Wabup Sugirah, kerja tim yang sangat solid serta komitmen birokrasi yang bisa mengabdi dan melayani masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi.

Sementara di tempat terpisah, Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, juga mengucap syukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Bupati Ipuk.

Opini WTP dari BPK tersebut, tambah Bupati Ipuk, akan memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.

Capaian opini WTP yang diraih sejak tahun 2012 itu meyakinkan Bupati Ipuk, bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS