JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengakui, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Dan banyak lagi yang sebetulnya selama ini merupakan syarat, kemudian diubah menjadi izin.

“Banyak sekali. Sebetulnya hanya syarat, tapi diubah menjadi izin. Itu perizinan kita ini memang bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan. Semua pakai izin, minta ini pakai izin, minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin,” ungkap Jokowi.

Hal itu dia sampaikan, saat memberikan sambutan acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Menurut Jokowi, banyak yang suka menerbitkan aturan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan objek transaksi.

“Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi,” ujarnya.

Dia mengingatkan, cara-cara seperti ini tidak boleh diterus-teruskan dan dibiarkan, serta jangan lagi diberi kesempatan.

Jokowi minta semua kementerian, gubernur, bupati, wali kota memangkas regulasi, aturan, perizinan, persyaratan yang membebani masyarakat dan dunia usaha, karena menjadikan negara ini tidak efisien.

Dia juga minta seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha dan masyarakat. Juga tidak boleh menyibukkan diri dengan membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.

Itulah pertimbangan mengapa dirinya memerintahkan untuk melakukan deregulasi. Dia menyebutkan, ada  42.000 peraturan yang harus dipangkas.

“Nanti mau saya buat lomba, siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku jengkel, setiap mau bergerak apa-apa ada aturannya, ada izinnya, ada regulasinya, ada persyaratan-persyaratannya.

“Inilah fakta yang kita hadapi. Semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas. Ini pekerjaan besar kita ada di sini,” tutur Jokowi seraya berharap tidak ada lagi aturan-aturan yang digunakan untuk alat pemerasan dan pungutan liar.

“Tidak boleh lagi ada yang njelimet-njelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet,” tambah dia.

Padahal, lanjut Jokowi, di era sekarang kecepatan sangat diperlukan sekali karena dunia berubah sangat cepat. “Jangan sampai kita menjadi lamban dan terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, transparansi, keterbukaan, kecepatan aturan yang sederhana, aturan yang jelas harus terus ditingkatkan.

Pemerintah, imbuh Presiden, sudah mulai untuk pelayanan perizinan di dunia usaha. Pada 2015 misalnya di BKPM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 9 izin bisa diberikan hanya dalam waktu 3 jam, yang dulu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS