MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah memperjuangkan penambahan honor bulanan bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, penambahan honor bagi pendamping PKH ini merupakan inisiatif dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.

Inisiatif ini kemudian masih dalam tahapan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

“Kami memikirkan bagaimana dengan teman-teman pendamping PKH, karena APBD Kabupaten Malang untuk tahun 2022 insya Allah akan disetujui DPRD bersama bupati pada tanggal 24 November,” ungkao Darmadi, Minggu (21/11/2021).

Rencananya, setiap pendamping PKH ke depan mendapatkan tambahan insentif sebanyak Rp 500.000 per bulan. Insentif ini akan diberikan kepada seluruh pendamping PKH di Kabupaten Malang, dengan total anggaran disiapkan sebanyak Rp 1,8 miliar.

“Kemarin sudah kita usulkan dalam pembahasan yang kita perjuangkan untuk pendamping keluarga harapan. Mulai dari koordinator kabupaten, operator, sampai dengan pendamping PKH di desa,” terangnya.

Pihaknya berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan pendamping PKH di Kabupaten Malang. Menurutnya pendamping PKH adalah aktivis-aktivis yang merelakan dirinya untuk berkarya dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Upaya ini, jelas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut, termasuk fungsinya sebagai anggota legislatif bersama-sama dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang lainnya, untuk bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS