SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono mendesak agar konsentrasi utama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya pada proyek penanggulangan banjir.

Anggaran untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 704,7 miliar di organisasi perangkat daerah (OPD) ini harus difokuskan pada pencegahan banjir.

Sebab, menurut Baktiono, anggaran setengah triliun lebih itu menjadi bukti keseriusan Pemkot Surabaya dalam mencegah banjir. “Fokuskan infrastruktur pada penanganan banjir saja,” kata Baktiono kepada wartawan di Surabaya, Selasa (28/2/2023).

Dalam dua tahun Wali Kota-Wakil Wali Kota Eri Cahyadi-Armuji memimpin Kota Surabaya, kata Baktiono, tentu warga memimpikan tidak ada lagi banjir. Terutama wilayah langganan banjir menjadi teratasi, dan wilayah lain tidak ikut-ikutan banjir.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu mendesak DSDABM segera action mengerjakan proyek-proyek infrastruktur untuk pencegahan banjir di Kota Pahlawan.

Pihaknya tidak memungkiri kinerja DSDABM Surabaya tahun 2022 cukup baik. Indikatornya adalah pengerjaan pembangunan, baik jalan, drainase, saluran mulai hulu hingga hilir, sampai akhir November tuntas.

Komisi C, sebutnya, menyarankan agar pengerjaan proyek, utamanya proyek skala besar, proyek beranggaran besar, dan proyek infrastruktur penanggulangan banjir diprioritaskan dan harus dikerjakan 24 jam.

“Mengapa? Agar proyek cepat selesai dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Politisi senior PDIP ini menyebut, jika proyek cepat selesai maka pembayaran ke kontraktor juga cepat selesai. Tidak hanya itu, pengerjaan proyek besar itu tentu dapat menyerap banyak tenaga kerja dan harus melibatkan warga Surabaya.

Pria yang sudah lima periode menjadi anggota DPRD Surabaya ini minta DSDABM Surabaya segera action. Menurutnya, mumpung sekarang masih di awal triwulan pertama, segera diklasifikasikan proyek prioritas dan segera mulai pengerjaan.

Memang diakui, sebutnya, bahwa untuk triwulan pertama Januari-Maret 2023 ini anggaran pendapatan Surabaya belum masuk maksimal. Baktiono menyatakan hal itu bisa dimaklumi.

Namun, tambah dia, bisa saja memulai pekerjaan awal khusus untuk penanganan banjir. “Pembangunan segera dilaksanakan dahulu. Pemenang lelang bisa mengawalinya,” ujar dia.

Sebab, Baktiono optimistis bahwa APBD Surabaya tahun ini bisa tercapai sesuai target yaitu Rp 11,3 triliun.

“Artinya, proyek dikerjakan dulu dari awal tahun. Begitu proyek selesai bisa dilakukan evaluasi. Setelahnya bisa dicairkan anggarannya. Bukan malah nunggu duit terkumpul baru mulai dikerjakan,” tegas Baktiono.

Dia mengatakan, potensi proyek tidak sesuai target akan terjadi. Biasanya, proyek itu harus sesuai penganggaran dan rancangan yang sudah disepakati dalam setiap pembahasan APBD.

Baktiono minta satker (satuan kerja) atau dinas menghilangkan kebiasaan lama. Selama ini, DSDABM Surabaya membiasakan diri menunggu ada uang baru proyek dikerjakan.

“Harus mulai sekarang proyek dibangun dan nanti kekurangannya dapat dievaluasi dan dapat diselesaikan tahun 2023 ini,” tandasnya.

Sejumlah infrastruktur mendesak agar banjir bisa diantisipasi, sebutnya, adalah mendesaknya proyek penanganan banjir. Di antaranya, jalan yang belum dipaving segera dipaving. Kemudian pembangunan crossing saluran.

Dia mencontohkan, crossing saluran air yang di hilir atau jalan kecil itu belum maksimal dibangun, sehingga salurannya kurang besar dan ini riskan terhadap genangan air saat curah hujan tinggi.

Selain itu, jangan hanya pembangunan 6 rumah pompa air berskala besar, tapi skala sedang maupun skala kecil juga harus dibangun.

Rumah pompa harus menyebar dan mudah bekerja menyedot genangan dan membuangnya, sehingga genangan air bisa dicegah secara dini. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS