BANYUWANGI – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, mendorong pihak eksekutif untuk membenahi program pembangunan infrastruktur tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Ficky saat pembahasan KUA-PPAS 2022, Senin (18/10/2021).

Menurut Ficky, pembenahan program infrastruktur itu perlu dilakukan, mengingat pagu anggaran yang tersedia untuk tahun 2022 mengalami pengurangan akibat pandemi Covid-19. Dengan begitu, arah kebijakan untuk program infrastruktur ke depan dapat terencana dan penuh perhitungan, sehingga tidak mengurangi kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Tahun 2022, anggaran kita mengalami penurunan karena banyak diserap untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, perlu adanya pembenahan di sektor program infrastruktur. Yang terpenting, target sasaran untuk membangun infrastruktur harus jelas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan, sehingga meski anggaran berkurang, tidak mengurangi manfaatnya bagi masyarakat,” jelas Ficky.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi itu juga menegaskan, pembangunan infrastruktur di tahun 2022 harus benar-benar tepat sasaran. Di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, kondisi infrastruktur yang memadai dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Pihaknya tidak ingin program pembangunan fisik tahun 2022 direncanakan asal-asalan.

“Kita butuh infrastruktur yang berkualitas untuk menunjang aktivitas pemulihan ekonomi. Sebab itu, kita benar-benar berharap saat program pembangunan infrastruktur ini dijalankan, tidak dilakukan dengan asal-asalan,” terangnya.

Alasan Ficky mewanti-wanti agar pembangunan infrastruktur untuk tahun depan ini tidak dilakukan asal-asalan, banyaknya keluhan masyarakat terkait rusaknya infrastruktur.

“Saya menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Banyaknya jalan yang masih rusak, terutama di wilayah pinggiran, mohon untuk lebih diperhatikan,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Glenmore ini juga meminta kepada eksekutif untuk segera bisa memberikan roadmap berapa titik jalan rusak yang akan diperbaiki, baik yang kondisinya rusak berat, ringan hingga yang hanya butuh pemeliharaan. Dengan demikian, pihaknya bisa melakukan pengawasan secara maksimal.

Selain itu, Ficky juga berpesan, saat menjalankan program pembangunan infrastruktur, dinas terkait dapat melakukan perencanaan dengan cermat, sehingga hasilnya pun bisa baik.

“Saya tidak ingin perencanaan program pembangunan infrastruktur tahun 2022 dibuat asal-asalan, karena hal tersebut berpengaruh terhadap indikator kinerja kepala daerah,” ucapnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS