JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi titik tolak berubahnya peta konstelasi politik di tanah air.

Menurut Ara sapaan akrab Maruarar, setelah pertemuan antara Jokowi-SBY tersebut, Partai Golkar langsung bereaksi. Munas Golkar Bali yang salah satu rekomendasinya menolak Perppu Pilkada, belakangan mendukung.

“Tentu Golkar tidak sembarangan mengubah hasil munas,” ucap Ara, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Dia membandingkan Kongres PDI Perjuangan di Bali 2010 lalu, yang menegaskan berada di luar pemerintah. Pasca kongres, PDI Perjuangan langsung didekati Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Namun, PDI Perjuangan menolak karena berpegang pada hasil kongres.

Jika Partai Golkar bisa mengubah hal yang prinsip, sebut Ara, mak hal itu sesuatu yang luar biasa. “Pasti tidak akan mungkin tanpa perhitungan-perhitungan,” ujarnya.

Dia menegaskan, PDI Perjuangan tetap konsisten mendukung Perppu Pilkada langsung, sebab itu sudah sejalan dengan aspirasi rakyat. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengajak seluruh fraksi di parlemen bisa menunjukkan sikap persatuan dengan menyetujui Perppu Pilkada sebagai kado pergantian 2015 kepada rakyat.

“Ini kesempatan DPR memberikan kado terbaik untuk rakyat, untuk mengubah persepsi rakyat bahwa DPR kerap gontok-gontokan menjadi DPR yang menyerap aspirasi rakyat,” ucapnya.

Anggota Komisi XI itu menyatakan, selama 3 bulan belakangan ini hanya dihabiskan anggota DPR RI untuk berseteru. Belum ada kerja yang terlihat dari anggota dewan, sampai Desember ini, di mana anggota DPR RI memasuki masa reses.

“DPR pasti tidak nyaman dengan persepsi publik yang sangat negatif. Saya yakin warga punya harapan. Perppu Pilkada inilah harapan rakyat, keberanian untuk bertarung sudah kita tunjukkan. Maka, keberanian bersatu juga perlu kita tunjukkan,” jelasnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS