SURABAYA – Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana optimistis APBD Kota Surabaya mampu mengcover tunjangan transportasi anggota dewan. Asalkan besaran anggaran tersebut diperhitungkan dengan wajar.

“Jadi, bagi keuangan daerah tak masalah,” kata Whisnu, di gedung DPRD Kota Surabaya, usai mengikuti rapat paripurna dengan materi penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya tentang Hak, keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Senin (24/7/2017).

Wawali yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mengakui, untuk menentukan besaran tunjangan bergantung pada pembahasan di DPRD dan konsultasi ke kemendagri.

Namun, sebutnya, ada batasan nilai tunjangan yang diterima anggota dewan. Tunjangan transportasi yang diterima tak boleh melebihi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Provinsi ditetapkan sekitar Rp 13 juta. Berarti, kita gak boleh melebihi dari itu,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Dia menambahkan, besarnya tunjangan antara anggota DPRD Surabaya lebih rendah dari pada anggota DPRD Jawa Timur, karena ada perbedaan dalam tingkatannya.

“Kalau appraisal wilayahnya sama, karena berada di Surabaya. Harus ada selisih karena perbedaan tingkatan,” jelas Whisnu.

Tunjangan transportasi DPRD diatur dalam PP 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Whisnu Sakti mengatakan, saat pembahasan perda yang mengatur masalah Hak Keuangan  dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, tim dari pemerintah kota dan Pansus DPRD akan melakukan konsultasi bersama-sama ke pemerintah pusat.

“Perda yang baru tersebut nanti merevisi aturan sebelumnya. Jika ada materi yang tumpang tindih akan dihapus,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS