SURABAYA – DPRD bersama Pemkot Surabaya akhirnya mengesahkan APBD Surabaya tahun 2022 pas di momen Hari Pahlawan, Rabu, (10/11/2021). Yang istimewa, saat pengesahan pimpinan DPRD serta Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot kompak mengenakan pakaian ala pahlawan pejuang.

“Kami sudah lama merencanakan agar APBD 2022 ini disahkan pada Hari Pahlawan dan kami sepakat dengan Wali Kota Surabaya untuk menggunakan pakaian ala pejuang. Ini bukti bahwa DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya kompak dan bersatu dengan warga Kota Surabaya,” tegas Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, usai rapat paripurna.

“Ini kado untuk seluruh masyarakat Surabaya tepat pada peringatan Hari Pahlawan. Selesai kami upacara di Balai Kota Surabaya dan berziarah ke Taman Makam Pahlawan, kami menggelar rapat paripurna DPRD dengan memakai kostum pejuang. Untuk mengenang jiwa-jiwa kepahlawan dalam pertempuran 10 Nopember 1945,” tambah dia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini bersyukur karena tahapan demi tahapan dalam pembahasan RAPBD tahun 2022 ini berjalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Badan Musyawarah dan bahkan lebih cepat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada wali kota atas terselesaikannya pembahasan APBD tahun 2022 ini. Tentunya, ini tidak lepas dari sikap yang sama-sama saling menghormati, kami DPRD juga bersikap kritis kepada pemkot, namun pemkot juga membuka diri terhadap kritik dan masukan dari kami,” ucap Adi.

Mantan wartawan yang akrab disapa Awi ini juga menjelaskan ada beberapa poin penting di pembahasan APBD yang akhirnya disepakati bersama ini.

Namun yang paling menonjol adalah soal kenaikan honor modin, beasiswa untuk siswa SMA dan SMK dan pembelian seragam untuk siswa SD dan SMP.

Baca juga: APBD Surabaya Disahkan di Hari Pahlawan, Ketua DPRD: Berkat Sinergi dan Kolaboratif

“Ini memang hasil reses kami. Di lapangan banyak modin yang mengeluhkan. Yang lain naik kenapa honor modin tidak naik, dan itu akhirnya disepakati,” jelasnya.

Menurutnya, soal beasiswa bagi siswa SMA dan SMK itu sudah menjadi ide DPRD Surabaya sejak lama. termasuk pula soal pembelian seragam gratis untuk siswa SD dan SMP sebanyak 46 ribu.

“Itu hasil temuan kami dan pemkot di lapangan, sehingga kami sepakat untuk membuat kebijakan tersebut,” beber Awi.

Dia juga menyampaikan jika ada beberapa hal yang menjadi konsen bersama antara eksekutif dan legislatif yang itu bisa bertemu di satu titik, terutama pada saat melakukan pembahasan bersama tentang APBD ini.

Oleh karena itu, dia memastikan bahwa pengesahan APBD tahun 2022 yang nilainya mencapai Rp 10,3 triliun ini sekaligus mengirimkan pesan yang sangat jelas, soal kekompakan antara Pemkot Surabaya dengan DPRD Surabaya.

“Kami sepakat, APBD menjadi stimulus untuk mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Kita semua berharap, ekonomi Surabaya pulih di tahun depan, tahun 2022,” harapnya.

“Makanya, DPRD Surabaya mendorong kekuatan belanja APBD sampai di angka 2 digit, setelah Surabaya dinyatakan daerah PPKM Level 1 yang beresiko rendah penularan Covid-19. Ini sinyal yang sangat optimis, bahwa tahun depan Surabaya bangkit,” sebut Awi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS