BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat untuk memahami arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini.

“Kami ingin arahan presiden ini bisa dipahami oleh birokrasi di semua tingkatan, sehingga bisa bergerak bersama dan seirama,” ujar Bupati Ipuk saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis (19/1/2023).

Selain kepala dinas, rakor tersebut juga melibatkan pejabat eselon tiga di masing-masing dinas. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Bupati Ipuk. Di antaranya, ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini.

“Meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif, harus tetap berhati-hati dan waspada,” jelas Bupati Ipuk menirukan arahan Presiden Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, beberapa waktu lalu.

Karena itu, tambah Bupati Ipuk, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri, dan memastikan program daerah harus bisa berdampak luas dan dapat menekan inflasi.

“Jangan hanya sekadar menjalankan program. Tapi, juga harus berorientasi pada output,” tutur Bupati Ipuk.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan kepada seluruh SKPD teknis untuk bersama-sama turun ke masyarakat, mengecek kebutuhan, dan meninjau harga sehingga potensi inflasi bisa ditekan sedini mungkin.

Menurut Bupati Ipuk, selama ini Banyuwangi telah memiliki pengalaman cukup baik dalam penanganan inflasi. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Banyuwangi meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dari Bank Indonesia tiga tahun beruntun sejak 2020 hingga 2022.

“Catatan ini harus dipertahankan. Tidak hanya diniati meraih penghargaan semata, tapi diniatkan untuk membantu rakyat,” tandas Bupati Ipuk. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS