SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyatakan bahwa perlu adanya telaah besar-besaran terhadap keberadaan SMK di Jatim.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 turun dari 9,3 persen menjadi 8,7 persen. Meskipun mengalami penurunan, lulusan dari jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jatim, sebesar 4,88 persen (1,17 juta orang).

“Perlu dilihat kembali apakah keberadaan SMK di Jatim sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Jika belum, itu harus ditelaah dan dilakukan penataan ulang agar kemudian keberadaan SMK ini menjadi pemacu pengurangan pengangguran,” ujar Untari di Surabaya, Minggu (5/5/2024).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menambahkan, industri sangat membutuhkan lulusan SMK yang siap untuk langsung terjun ke dunia kerja. Jika masih banyak pengangguran dari lulusan SMK, maka desain ulang kurikulum bisa menjadi prioritas.

“Kurikulum yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja karena setelah lulus sekolah sudah pasti anak-anak ini akan masuk ke dunia kerja,” tambahnya.

Untuk itu, ia meminta kepada dinas dan stakeholder terkait agar membuat atau menyusun kurikulum SMK yang lebih link and match dengan kebutuhan industri atau dunia kerja, khususnya di Jatim.

“Keberadaan sekolah dan kurikulum yang diterapkan harus sesuai dan sejalan dengan kebutuhan industri (mix and match) agar lulusan SMK ini benar-benar siap dan tertampung di dunia kerja,” tuturnya.

“Jangan sampai nanti banyak sekolah SMK, tapi lulusannya juga banyak yang tidak mampu masuk dunia kerja,” tandasnya. (yol/set)