Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah

KOTA BATU – Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah memberi materi Filosofi Pancasila 1 Juni sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, kepada peserta Bimtek anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dari PDI Perjuangan, Sabtu (30/7/2016).

Selama hampir dua jam, pria yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu memaparkan pentingnya materi yang dia sampaikan. Materi tersebut, jelasnya, menyangkut ideologi partai dan ideologi negara yang berhubungan dengan tugas-tugas anggota fraksi PDI Perjuangan, khususnya dalam tugasnya sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, masih banyak anggota Fraksi PDI Perjuangan yang belum memahami substansi-substansi yang dikandung di dalam Pancasila.

“Karena itu, DPP PDI Perjuangan mengambil langkah-langkah agar kader PDI Perjuangan, khususnya yang bertugas di legislatif, dapat memahami sekaligus mengimplementasikan ideologi partai,” kata Basarah.

Oleh karena ideologi Pancasila begitu penting, lanjut Basarah, setiap dilakukan proses rekrutmen calon pimpinan partai, anggota dan pimpinan DPRD, kepala daerah, PDI Perjuangan telah melakukan proses seleksi yang disebut fit and proper test.

Materi fit and proper test, di antaranya menyangkut integritas, loyalitas, dan ideologi. Soal materi ideologi adalah bagaimana peserta seleksi tersebut memahami dan menerapkan ideologi Pancasila di masyarakat.

“Bagi yang ingin jadi pimpinan PDI Perjuangan di semua tingkatan, jadi calon kepala daerah, jadi calon anggota legislatif, harus mengikuti asesmen ideologi,” ujar anggota DPR RI dari dapil 5 Jawa Timur itu.

Oleh karenanya, tambah Basarah, materi Filosofi Pancasila 1 Juni yang dia sampaikan, tidak hanya agar anggota Fraksi PDI Perjuangan lebih memahami ideologi Pancasila lebih mendalam. Namun juga bisa jadi bekal ketika mereka harus mengikuti fit and propers test.

Selain Basarah, hari kedua bimtek yang berlangsung di Hotel Klub Bunga, Kota Batu itu menghadirkan Prof Widodo Ekatjahjana, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sesi penyampaian materi yang dipandu moderator Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari itu, Prof Widodo menyampaikan materi Membentuk Peraturan Daerah yang Ideologis. (goek)