SURABAYA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Surabaya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Terutama terkait anggaran yang dipangkas, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya mendukung berapapun keputusan anggaran Makan Bergizi Gratis yang diputuskan pemerintah pusat. “Kita dukung keputusan pusat saja,” ucap Eri Cahyadi, kemarin.

Ketika ditanya awak media terkait adakah vendor yang mundur dari program Makan Bergizi Gratis akibat adanya pemotongan anggaran, Eri enggan menjawab. “Jadi menunggu dulu ya kepastiannya. Gak bisa dijawab dulu,” ujarnya.

Menurutnya, pemkot masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Setelah itu pihaknya baru akan berkoordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait.

“Kita belum bisa menyampaikan hal itu karena menunggu juknisnya dahulu dari pemerintah pusat dan menunggu kepastian harganya berapa, nantinya kita akan koordinasi lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya Pemkot Surabaya telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan nilai sekitar Rp 1,1 triliun yang telah dibahas DPRD Kota Surabaya.

Akan tetapi sebulan sebelum penerapan program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo menyampaikan anggarannya ditetapkan senilai Rp 10 ribu per porsi. Prabowo mengatakan, awalnya ingin menganggarkan Rp 15 ribu per porsi, namun ternyata anggaran tidak mencukupi. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS