Selasa
01 September 2026 | 6 : 32

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Anggaran Kunker DPRD Jombang Bakal Dipangkas Separo, Donny: Rinciannya Pekan Depan

pdip-jatim-250218-donny-anggun

JOMBANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang terus menggodok Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksi tersebut, sektor pemerintahan non-kementerian anggarannya dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

DPRD Kabupaten Jombang yang sebelumnya biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker)-nya dikecam karena dinilai cukup fantastis, berencana bakal memangkas anggaran perjalanan dinasnya sebanyak 50%.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang telah menghabiskan dana sebesar Rp 6,5 miliar untuk melakukan aktifitas kunjungan kerja.

Beberapa tokoh masyarakat menilai, kegiatan tersebut sebagai besar pasak daripada tiang. Sehingga, menuai tuntutan dari berbagai kalangan untuk dilakukan refocusing anggaran

Wakil ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun menerangkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan tentang refocusing anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas sejak beberapa hari lalu.

Saat ini, anggota dewan sedang menunggu penandatanganan petunjuk teknis (Juknis) oleh pemerintah pusat pada tanggal 20 Februari mendatang.

Setelah itu, DPRD Jombang baru bisa mengidentifikasi poin-poin yang perlu disesuaikan ulang.

“Informasinya hari kamis ini akan ada juknis dari Permendagri soal implementasinya,” ujar Donny dikonfirmasi di Jombang, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut soal efisiensi anggaran yang lebih merinci akan dilaksanakan pekan depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Kita sudah rapat dengan Banggar (Badan Anggaran), mungkin minggu depan akan ada rapat dengan TAPD,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Dia juga menegaskan, DPRD Jombang siap beradaptasi dengan arahan pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, ATK, acara seremonial dan lain sebagainya, menurut dia, tidak akan memengaruhi kerja-kerja legislatif dari dewan Jombang.

“Yang jelas kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Inpres maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” pungkas Donny. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Gresik Bantu 20.000 Liter Air Bersih Warga Pesisir Terdampak Kekeringan

GRESIK – Kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di wilayah pesisir utara Kabupaten Gresik. ...
LEGISLATIF

PAK APBD 2026 Naik Rp149,62 M, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Dikembalikan ke Rakyat

MALANG — Proyeksi kenaikan belanja daerah Kota Malang sebesar 6,03 persen atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD ...
LEGISLATIF

Komisi C DPRD Jatim Suntik Rp4,6 Miliar ke 23 OPD, Fuad: Untuk Optimalkan PAD

SURABAYA — Komisi C DPRD Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran Rp4,6 miliar untuk 23 organisasi perangkat ...
KRONIK

PBNU Punya Pemimpin Baru, Gus Falah Dorong NU Semakin Solid dan Berdaya bagi Umat

JAKARTA — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan tidak hanya mampu menjaga ...
LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...
EKSEKUTIF

Eri Ultimatum Pengelola Parkir: Masih Terima Tunai, Jukir hingga Pejabat Dishub Diganti

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. ...