SURABAYA — Puluhan warga tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya (Awas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9/2015). Aksi damai sambil membentangkan bermacam spanduk dan poster itu mengusung tuntutan penolakan Pilkada Surabaya ditunda hingga 2017.

Koordinator Aliansi Warga Surabaya Sjukur Amaludin di sela aksi mengingatkan beberapa partai politik tidak menyuguhkan dagelan politik terkait Pilkada Surabaya. Dua kali gagalnya pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN menjadi kontestan Pilkada 2015, sebutnya, menjadi indikasi adanya dagelan tersebut.

“Kemarin kami merasakan adanya dagelan politik di Surabaya, pada saat mendaftar tapi calonnya gagal,” kata Sjukur Amaludin saat berorasi.

Dia menengarai kegagalan pendaftaran pasangan calon akibat ulah begal politik yang bertujuan agar pasangan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana tidak punya lawan, sehingga pilkada ditunda 2017. “Kami tidak mengetahui gagalnya karena apa, tapi menurut kami hal itu ulah begal politik,” ujarnya.

Pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berniat menggagalkan Pilkada Surabaya 2015 ditunda ke 2017. Aliansi Warga Surabaya, ujar Sjukur Amaludin, siap melakukan semua upaya agar pilkada tidak ditunda.

“Kami akan lakukan demo besar-besaran, yang penting pilkada jangan ditunda 2017,” tandas mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu.

Selama aksi, massa Awas membentangkan spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan “Siap menghadang begal-bebal politik, Pilkada 2015 harga mati, dan bubar aja partai yang gak mendukung Pilkada 2015”. Juga tulisan “Selamat pada partai Demokrat dan PAN, KPU jangan main sandiwara lagi, Demokrat dan PAN penyelamat Pilkada Surabaya, serta sukseskan Pilkada Surabaya: Awas”.

Sjukur Amaludin mengapresiasi Partai Demokrat dan PAN yang kembali mendaftarkan Rasiyo sebagai cawali ke KPU Kota Surabaya. Kali ini Rasiyo dipasangkan dengan Lucy Kurniasari sebagai cawawali.

Hanya, dia berharap pendaftaran pasangan Rasiyo-Lucy dilakukan hanya sekadar hiburan kosong yang oleh KPU nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seperti dua pendaftaran pasangan calon sebelumnya. “Cukup dua kali saja warga Surabaya disuguhi sandiwara politik,” ucap pria yang juga Ketua Paguyuban Pedagang Buah Peneleh tersebut. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS