BANYUWANGI – Gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai digalakkan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terlihat bersepeda menuju kantor pemerintah kabupaten, Rabu pagi (1/4/2026).

Ipuk mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM, dengan bersepeda ke kantor bagi rumahnya dekat, atau naik transportasi umum dan online.

Dari kediamannya Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer.

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.

Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia mengatakan, bersepeda tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga memberinya kesempatan berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan, Ipuk juga terlihat bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik. Salah satunya saat meninjau progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.

Ipuk mengajak agar ASN membiasakan bersepeda bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja.

“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari,” ujar Ipuk.

“Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” imbuh Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Jauh sebelum wacana penghematan BBM, pada Februari 2026, Ipuk mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. Dalam gerakan itu ASN diminta untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.

Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih dalam pembahasan.

“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” jelas Ipuk.

Ipuk mengungkapkan, efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS