PONOROGO – Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo menilai maraknya kasus beras plastik adalah bentuk politisasi beras. Tujuannya adalah untuk mengadu domba masyarakat dan mengganggu program pemerintahan Jokowi – JK.

Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo Agung Priyanto mengatakan, politisasi beras ini besar kemungkinan dilakukan mereka yang menolak kebijakan larangan impor beras oleh Presiden Jokowi.

“Ini adalah cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Jokowi – JK,” ujar Agung saat dihubungi infokomnews, Minggu (24/5/2015).

Agung menambahkan, terkait dengan temuan beras plastik, pemerintah punya kewenangan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas siapa yang bermain dalam beras plastik ini.

Di sisi lain, Agung mengklaim, Ponorogo tidak akan mengalami persoalan beras, karena kabupaten yang berbatasan dengan Madiun dan Trenggalek ini merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur.

Meski begitu, pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo itu minta semua pihak untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi, termasuk kandungan plastik dalam beras.

Menurut Agung, seharusnya pemerintah juga memperhatikan disparitas pangan secara keseluruhan, bukan hanya beras saja. Terlebih ada masa dimana kebutuhan akan beras semakin meningkat, terutama jelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri. (rad)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS