Kamis
22 Oktober 2026 | 10 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Adian: Pengorder Saracen Harus Diungkap

pdip-jatim-adian-napitulu

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Adian Napitupulu geram dengan Saracen, kelompok penyebar informasi palsu atau hoax yang kini telah diamankan Bareskrim Polri.

Dia mengaku tak habis pikir, dengan tindakan sekelompok orang yang menikmati hidup dengan cara menyebarkan kebencian dan mengadu domba sesama anak bangsa.

“‎Kok ada orang bisa dan mau makan dari kebencian. Ada apa dengan bangsa kita ini? Aneh,” kata Adian, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah pengungkapan pihak-pihak yang mengorder Saracen ini. Menurutnya, tidak mungkin kelompok ini bisa bertahan tanpa ada pemasukan dari pihak luar.

“Kalau ini semacam usaha jasa memproduksi kebohongan dan kebencian. Yang harus dicari adalah siapa yang menggunakan jasa itu,” ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Dia beranggapan jika tindakan adu domba yang dilakukan Saracen ini tak ubahnya dengan tindakan yang dilakukan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara pada berabad-abad silam.

Dan hal ini, jelasnya, tidak seharusnya dilakukan oleh putra-putri bangsa karena dapat memicu disintegrasi bangsa.

“Jadi kalau ada yang menyebarkan kebencian dan SARA itu, menurut gue dia berpotensi untuk tidak sejalan dengan NKRI,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia minta kepolisian harus segera memeriksa‎ orang-orang yang namanya diduga masuk dalam struktur kelompok Saracen. Pasalnya, beberapa nama tersebut telah beredar di dunia maya.

“Ya harus diperiksa dong. Ada hubungannya apa nggak,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo minta kepolisian dapat mengusut tuntas siapa saja yang harus bertanggung jawab dibalik sindikat Saracen yang kerap menebar ujaran kebencian dan hoax di media sosial.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Presiden mengapresiasi langkah tim Siber Polri yang berhasil menangkap sindikat Saracen. Sebab apa yang dilakukan Saracen dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ini tidak hanya bertabrakan dengan UU ITE dan sejenisnya, tapi tentu bisa merusak persaturan kesatuan bangsa kalau ini dibiarkan, maka Polri harus mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Johan Budi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

HSN 2026, Bupati Fauzi Dorong Santri Kuasai Ilmu hingga Kembangkan Kewirausahaan

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mendorong para santri untuk memperkuat kualitas diri melalui ...
KRONIK

Sri Untari Ajak Emak-emak di Malang Berdoa Bersama Memohon Hujan

MALANG – Di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Jawa Timur, ...
KRONIK

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Ajak Santri Terus Mengabdi untuk Negeri

KABUPATEN PASURUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhamad Zaini, mengajak seluruh santri untuk terus ...
LEGISLATIF

Lahan Terbakar di Jatim Capai Ribuan Hektare, Sri Untari Dorong Perencanaan Ekologis

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan perencanaan ekologis dan ...
LEGISLATIF

Perlindungan Santri, DPRD Ngawi Tingkatkan Pengawasan terhadap Ponpes yang dapat Kucuran Dana Pemerintah

NGAWI – DPRD Ngawi bakal meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pondok pesantren (ponpes) yang mendapatkan kucuran ...
LEGISLATIF

Dukung UU Anti Perundungan, Renny: Perlindungan Anak Perlu Sistem Terintegrasi

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendukung pembentukan ...