Abdul Hakim (tengah)

MALANG – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang Abdul Hakim dipastikan jadi Ketua DPRD setempat menggantikan Arif Wicaksono. Penggantian ketua dewan periode 2014-2019 itu sesuai surat penunjukan DPP PDI Perjuangan tertanggal 3 Oktober 2017.

SK penunjukan itu secara resmi dibacakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Hadi Santoso saat konferensi pers, di kantor DPC, Jalan Raden Intan, Sabtu (7/10/2017).

Turunnya SK itu menjadi jawaban atas kekosongan Ketua DPRD Kota Malang sejak dua bulan terakhir. Sebelumnya M Arief Wicaksono yang dipercaya menjadi Ketua DPRD Kota Malang.

Namun, pria yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang ini kesandung persoalan hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Hakim yang saat ini masih menjabat Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengatakan akan melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DPRD setelah ada penetapan surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur.

“Setelah ada penunjukan ini, kami akan mengadakan rapat paripurna untuk diajukan kepada gubernur agar segera dilakukan pelantikan,” kata Abdul Hakim, saat konferensi pers.

Setelah resmi menggantikan Arief Wicaksono, pihaknya nanti juga akan melakukan evaluasi untuk sisa dua tahun terakhir periode masa jabatan pimpinan dewan.

Komunikasi intensifjuga segera dilakukan untuk menuntaskan beberapa program Pemerintah Kota Malang yang sempat tertunda akibat kekosongan jabatan Ketua DPRD.

“Harapannya, agar tidak ada program yang mandek lagi. Karena sebelumnya, ada beberapa keputusan yang sempat terganggu dan kami kesulitan untuk mengambil langkah,” jelas dia.

Juga yang berkaitan dengan pengawasan, yang dia rasa memang butuh untuk dibenahi. Karena jika berkaca pada pengalaman bersama tim KPK belum lama ini, ada catatan yang memang menjadi perhatian bagi DPRD Kota Malang.

“Ada catatan yang kami evaluasi setelah adanya pengalaman bersama KPK kemarin,” imbuhnya.

Dia juga bertekad untuk mengembalikan marwah partai yang sempat tercemar karena adanya kasus dugaan korupsi. “Kami diminta untuk mejaga marwah partai. Kita tetap menjaga PDI Perjuangan,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS