Selasa
01 September 2026 | 1 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Salurkan BLT DBHCHT, Mas Ipin: Buruh Pabrik Rokok Harus Ditambahi Gizinya

pdip-jatim-230712-blt-dhbcht-nggalek-1

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kecamatan Karangan, Selasa (11/7/2023). Ada 153 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT DBHCHT itu.

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan, penggunaan dana DBHCHT ini memang dapat digunakan untuk membantu masyarakat.

Tahun ini tidak hanya buruh petani tembakau dan buruh pabrik tembakau yang dapat menerima, melainkan kepada kelompok rentan dan juga tenaga administrasi yang ada di pabrik rokok.

Bupati yang menyerahkan langsung BLT ini mengimbau kepada keluarga penerima manfaat bisa bijak menggunakan bantuan ini. Dia berharap untuk bisa digunakan untuk penambahan gizi keluarga atau bahkan digunakan untuk penguatan ekonomi keluarga.

Pada kesempatan itu, kepala daerah kader Banteng yang kerap disapa Mas Ipin tersebut menjelaskan, buruh pabrik rokok yang notabenenya sudah bergaji masih mendapatkan BLT ini, karena bantuan DBHCHT khusus bersumber dari pajaknya orang orang yang merokok.

Menurutnya, saat ini pajak rokok semakin tinggi, karena harapannya dengan pajak yang semakin mahal maka perokok semakin lama semakin sedikit.

“Kenapa demikian, alasannya kurang baik untuk kesehatan. Dari sisi kesehatan efek nikotin ini bisanya terus dikurangi karena itu merupakan zat yang membuat kecanduan. Dan banyak orang yang sakit karena bukan merokok tapi berkumpul dengan orang orang yang merokok,” jelasnya.

Karena itulah, tambah dia, buruh pabrik rokok tergolong orang-orang yang berisiko terserang penyakit. Karena itu, harus ditambahi gizinya.

“Saya berharap bantuan ini bisa digunakan untuk penambahan gizi dan vitamin guna menjaga kesehatan tubuh. Penerima diminta bijak memanfaatkan bantuan yang didapat baik untuk penambahan gizi atau mungkin untuk menambah penguatan ekonomi,” tutur bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalel tersebut.

Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati menambahkan, BLT DBHCHT menyasar kepada kelompok masyarakat rentan mulai dari buruh tani tembakau, pekerja pabrik rokok.

Ada tambahan prioritas kelompok rentan yang ditetapkan dengan SK Bupati, termasuk juga boleh diberikan kepada tenaga administrasi yang ada di pabrik rokok.

“Ada 153 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT DBHCHT di Kecamatan Karangan yang akan diberikan untuk 5 bulan dengan jumlah bantuan perbulannya sebesar Rp 300 ribu,” terangnya.

Kemudian secara keseluruhan jumlah penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Trenggalek sebanyak 2.231 keluarga penerima manfaat, yang terdiri dari buruh tani tembakau sebanyak 929 penerima.

Buruh pabrik rokok sebanyak 684 penerima, keluarga miskin atau petani sebanyak 574 penerima. Sedangkan tenaga administrasi 144 penerima. (man/pr/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...
EKSEKUTIF

Eri Ultimatum Pengelola Parkir: Masih Terima Tunai, Jukir hingga Pejabat Dishub Diganti

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. ...
KRONIK

DPRD Jember Khawatir Artefak Sejarah Hilang, Minta Data Cagar Budaya Diperbarui

JEMBER – DPRD Jember mengkhawatirkan benda dan situs bersejarah di daerah itu hilang sebelum sempat dilindungi ...
KRONIK

Mbak Nia Kunjungi Stan MNV, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengunjungi sejumlah stan pelaku usaha dalam ...
KABAR CABANG

Pelajar dan Mahasiswa di Lumajang Ikuti Lomba Pidato dan Baca Puisi di Kantor DPC PDI Perjuangan

LUMAJANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang diwarnai dengan ajang ...
LEGISLATIF

Lindungi Warga, DPRD Surabaya Minta Data Bantuan Fokus ke Daerah

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Pusat memberi kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan data ...