JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Sonny T Danaparamita mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia selaku mitra Komisi KPU dalam mendistribusikan logistik pemilu.

Sonny dalam keterangan tertulis seperti diterima pdiperjuangan-jatim.com pada Selasa (11/7/2023) menyatakan, ia menyampaikan beberapa catatan saat rapat dengar pendapat komisinya bersama PT Pos Indonesia hari ini.

Menurut Sonny, PT Pos Indonesia tidak cukup sukses dalam menangani logistik pemilu seperti halnya saat menangani vaksin Covid-19 dan sembako.

“Tahun 2019 ada 6 juta pemilih tidak mendapat surat undangan atau surat undangannya telat,” kata Sonny.

Padahal, kata dia, urusan logistik pemilu tidak bisa disepelekan. Ia memperkirakan urusan logistik menjadi salah satu problem pemilu 2024.

“Kami tidak mendapat kejelasan bagaimana PT Pos Indonesia mempersiapkan pendistribusian logistik pemilu,  termasuk antisipasinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sonny.

Apalagi, lanjut dia, logistik pemilu terdiri dari sekian item. Seperti surat suara, kotak suara termasuk bilik suara.

Selain menyoroti soal logistik pemilu, Sonny juga membahas soal properti atau gudang penyimpanan logistik pemilu yang dalam hal ini juga menjadi domain PT Pos Indoneisa. Termasuk, faktor keamanan tempat penyimpanan.

Sonny meyakini, data yang disampaikan PT Pos Indonesia yaitu terdapat 4.500 kantor atau gudang untuk menyimpan logistik pemilu tidak akan sanggup untuk mengakomodir seluruh wilayah Indonesia

“Di Indonesia, jumlah kecamatan 7.000 dan jumlah desa 83.000 lebih, jadi bagaimana mengcovernya?” ucapnya. (isa/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS