JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pegawai negeri sipil (PNS) tetap netral dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Presiden memerintahkan para gubernur, bupati dan wali kota agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas PNS.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota, memantau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masing-masing selama pilkada berlangsung,” tegas Jokowi, saat membuka Rakornas Pilkada serentak, di Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Presiden menekankan, agar para gubernur, bupati dan walikota memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada rakyat. “Kedepankan etika politik, ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan, berdemokrasi dalam keriangan,” tuturnya.

Jokowi juga mengajak para kontestan pilkada bertanding secara sehat. “Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” pesan dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, momen penyelenggaran pilkada serentak 2015 ini akan menjadi ujian sekaligus peran berharga untuk pilkada serentak berikutnya, di tahun 2017 dan 2018. Penyelenggaraan pilkada serentak, lanjut Jokowi, juga akan menjadi pengalaman penting sebelum diterapkan pada pemilu nasional 2019.

“Kita harus siapkan semuanya lebih awal terutama aturan main. Untuk itu saya instruksikan Mendagri dan Menkumham untuk segera menyiapkan RUU yang mengatur tentang pemilu nasional serentak agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan sedini mungkin oleh KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Kader PDI Perjuangan ini juga mengajak semua pihak untuk memastikan kualitas pemilu di negeri ini terus meningkat. Harus mampu naik kelas dari waktu ke waktu.

“Saya yakin penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini bisa berjalan aman, damai, dan demokratis,” ucapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS