MALANG – Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak pengurus serta anggota GM FKPPI terus mengawal, mengamalkan ideologi Pancasila dan eksistensi NKRI di tengah situasi politik menjelang Pemilu 2024.

Dalam pelantikan pengurus cabang GM FKPPI Kabupaten Malang, Basarah mengingatkan bahaya politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) oleh penumpang gelap demokrasi. Menurutnya mereka memanfaatkan momentum kampanye pada pemilu lalu.

Dia menyebut, politisasi perbedaan SARA pada momentum pemilu sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Sehingga masyarakat harus berhati-hati serta mewaspadai ancaman-ancaman politisasi isu SARA.

Terlebih, beberapa tokoh partai politik juga tidak secara terbuka mengamplifikasi politik identitas saat momentum pemilu hanya demi kepentingan elektoral.

“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa akibat lemahnya kaderisasi dan pola rekrutmen di tubuh internal partai politik, sejumlah besar kontestan lalu menggunakan politik SARA dan politik identitas saat berkampanye. Ini bukan kesimpulan saya, melainkan kesimpulan organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),” kata Basarah di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (7/3/2023).

Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini pernah menyampaikan kesimpulan bahwa maraknya politik bernuansa SARA serta politik identitas di banyak kampanye pemilihan kepala daerah diakibatkan lemahnya kaderisasi di banyak partai.

Basarah mengatakan, partai politik saat ini bukan lagi berkompetisi mengenai program, visi dan misi kandidat, tetapi lebih mengarah pada isu SARA yang bisa memecah belah bangsa dan menghancurkan keberagaman.

Berdasarkan pengalam di masa lalu, selama kampanye berlangsung, ujaran kebencian akan sangat marak terjadi.

Bahkan, dia menilai sangat mungkin di tengah politisasi SARA itu, secara diam-diam atau terbuka akan masuk propaganda ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Dalam kondisi seperti itu, kader kader GM FKPPI harus mewaspadai bahwa sebagai anak biologis dan ideologis TNI dan Polri harus sigap menghadapi dan melawan gerakan ideologi politik yang akan meruntuhkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945,” ujar Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Oleh sebab itu, pelantikan pengurus GM FKPPI, jelas Basarah, bukan hanya sekadar formalitas distribusi jabatan. Namun sebagai wujud nyata hadirnya organisasi GM FKPPI untuk memperkuat ketahanan nasional dari gempuran ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia.

“Untuk itulah saya minta kepada kader kader GM FKPPI untuk turun ke desa-desa dengan program-program nyata karena garda terdepan ketahanan nasional ada di desa,” ajak Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi berharap organisasi anak-anak purnawirawan tentara dan polisi ini bisa bergerak cepat saat masyarakat membutuhkannya.

Secara simbolis, dia menyerahkan bantuan satu unit ambulans untuk GM FKPPI Cabang Kabupaten Malang.

“GM FKPPI harus terlibat aktif memajukan daerah Malang Raya. Saya sedang bergerak cepat mempromosikan desa wisata di Malang. GM FKPPI saya harapkan dapat terlibat dalam program program pembangunan Kabupaten Malang,” tutur Sanusi. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS