SIDOARJO – Anggota Komisi Xl DPR RI, Indah Kurniawati mengajak para kepala desa untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi inflasi atau kenaikan harga pangan.
Ajakan disampaikan wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Identifikasi Potensi Perekonomian Daerah Untuk Menghadapi Inflasi bersama puluhan kepala desa se-Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (8/3/2023).
Kepala desa yang menjadi ujung tombak dalam pemerintahan dan berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa ikut berperan dalam menekan angka inflasi terutama dalam hal pangan.
Menurut Indah Kurnia, Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian nasional ke dua terbesar setelah DKI Jakarta. Sehingga, jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, Indah menilai Jawa timur siap menjadi kontributor penyumbang nomor satu perekonomian nasional.
“Kelebihan Jawa Timur sektornya bermacam-macam. Beragam pariwisata, pertanian dan perdagangan, artinya banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur,” katanya.
“Tipikal masyarakat Jawa Timur termasuk pemangku kepentingan, stakeholder-nya itu semuanya terbuka dan mampu berkolaborasi dengan efektif,” imbuh wakil rakyat dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo ini.
Indah juga mengapresiasi para kepala desa yang hadir dengan sebutan kepala desa yang KEREN. Yakni kependekan dari
Kompeten, Ejael – prigel yang artinya tidak malas atau gesit, Tanggap, Rasional, Empati dan Nasionalis.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto.
Dalam paparannya, ia menjelaskan mengenai beberapa kebutuhan pokok yang seringkali mengalami inflasi terutama dalam momen Ramadhan mendatang. Semisal gula dan telur. Hal itu disebabkan karena permintaan melonjak drastis.
Pengendalian Inflasi di Desa
Narsumber lain yang bergabung secara zoom adalah Paring Waluyo Utomo, dari Direktorat Perekonomian DPP PDI Perjuangan.
Paring menjelaskan, ada 8 agenda pengendalian inflasi di desa. Satu, penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa terutama pangan. Dua, produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi.
Tiga adalah kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi. Empat, pengelolaan ketersediaan komoditas di desa terutama pangan dan energi. Lima, bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan.
Enam, bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BumDesa. Tujuh, penyiapan dan pengembangan pusat logostik di desa. Delapan, perdagangan online secara terbatas di dalam desa atau kerjasama antar desa. (hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS