SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menempelkan stiker khusus di setiap rumah warga miskin di wilayahnya. Data Dinas Sosial di Surabaya, tahun ini ada sebanyak 219.427 jiwa atau 75.069 KK miskin di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pemasangan stiker itu sesuai peraturan pemerintah pusat.

Stiker itu jadi tanda khusus bagi yang berhak menerima bantuan sosial (bansos), sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan bisa mengetahui perkembangan kedepan nya.

“Kita tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker ini ditempelkan, bukan untuk merendahkan dan menunjukkan mereka keluarga miskin. Tapi kita ingin bansos bisa dimanfaatkan, dan ke depannya bisa bangkit dari kemiskinan,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (29/12/2022).

Dia menegaskan, penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) ini berdasarkan keputusan bersama antara RT/RW, lurah, serta masyarakat di wilayah setempat. Hal ini sesuai 14 kriteria standar kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu. Di situlah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerimanya,” jelasnya.

Penempelan stiker itu, lanjut Eri, tentu berpotensi terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun dalam ketentuannya, penempelan stiker label rumah warga miskin telah diatur dalam peraturan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, dia menyebut stiker itu menunjukkan ketidaktahuan pemerintah karena masih ada warganya yang miskin.

Dengan begitu menurutnya, pemkot yang seharusnya malu karena masih ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebab, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

“Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan stiker, bukan kami merendahkan mereka sebagai keluarga miskin, tapi betapa terpejamnya mata saya sebagai wali kota dan DPRD. Sehingga kami turun bersama menempel stiker itu,” katanya.

Setelah rumah mereka ditempel stiker, Eri memastikan Pemkot Surabaya akan terus berupaya mengentaskan keluarga itu dari kemiskinan dalam satu tahun ke depan.

“Bukan berarti ada yang ngomong (bicara) penempelan stiker ini merendahkan orang miskin, tidak. Sebenarnya ketika stiker ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya terbuka dengan pemerintahnya,” tambah dia.

Pada tahun 2023, Pemkot Surabaya bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk membuat program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM dari keluarga miskin.

“Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, apabila bantuan modal usaha yang diberikan belum mampu mencukupi keluarga, Eri memastikan akan kembali membantu keluarga tersebut. Intervensi akan terus dilakukan hingga ekonomi keluarga itu meningkat dan memiliki tabungan untuk mengelola usaha toko kelontong secara mandiri.

“Kedua kalau ada suami, kepala keluarga atau anaknya sudah lulus belum bekerja, ayo ikut wirausaha di Pemkot Surabaya. Sehingga harapan saya dia punya penghasilan lebih dari Rp5-7 juta, sehingga dia setahun ke depan bisa lepas dari kemiskinan,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, menambahkan pemasangan stiker rumah warga miskin ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2022 ini. Pemasangan stiker ini dilakukan kepada rumah 219.427 jiwa atau 75.069 KK.

“Di awal tahun ada 1.300.000 jiwa, kemudian sekarang turun menjadi 219.427 jiwa. Penurunan ini setelah diberikan intervensi dan dilakukan check in lagi dengan kriteria atau indikator terkait keluarga miskin,” kata Anna.

Stiker yang ditempel di rumah warga miskin ini telah dilengkapi dengan barcode. Melalui barcode tersebut, warga lain juga dapat melihat langsung data atau riwayat jenis intervensi apa saja yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga tersebut.

“Jadi, kalau barcode stiker itu di-scan, bisa kelihatan riwayat intervensi yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga itu,” jelasnya. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS