MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengaku kaget melihat data sebanyak 38 ribu atau 4,3 persen penduduk Kota Malang masuk kategori miskin. Angka kemiskinan itu sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang pada 2022.

“Persentasenya memang kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ternyata kan sampai 38 ribu jiwa. Itu yang membuat saya tercengang,” ungkap Made di Kota Malang, Selasa (27/12/2022).

Made menyatakan, masalah kemiskinan di Kota Malang harus segera dicarikan solusinya. Kondisi kemiskinan di angka 4,3 persen saat ini, sebutnya, belum kembali pada tingkat kemiskinan pada masa sebelum pandemi yang mencapai 4,07 persen pada 2019.

Untuk itu, pihaknya telah menugaskan Komisi D DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti data angka kemiskinan itu bersama dinas terkait di Kota Malang. Dia menargetkan angka kemiskinan di Kota Malang bisa nol persen pada 2025.

“Dua tahun ini harus diselesaikan itu angka kemiskinan di Kota Malang. Di 2023 mungkin bisa ditekan menjadi 2 persen, kemudian 2024 menjadi 1,5 persen dan di 2025 menjadi nol persen,” paparnya.

Selain itu, dia juga mendorong Pemkot Malang untuk segera menindaklanjuti data BPS tersebut dengan program-program strategis. Menurutnya, angka kemiskinan adalah hal penting yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Menurutnya, angka kemiskinan menurun sekitar 2 ribu jiwa dari tahun 2021. Made mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan Kota Malang tahun 2022 terbantu proses recovery perekonomian pasca pandemi.

“Kami tentu akan terus mengingatkan agar Pemkot Malang menggenjot program untuk menekan angka kemiskinan. Kita lihat saja penetrasi angka kemiskinan tahun depan,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Untuk menekan angka kemiskinan, dia mendorong Pemkot bersama perguruan tinggi di Kota Malang, menjalin komunikasi. Agar perguruan tinggi di Kota Malang juga memberikan sumbangsih atau gagasan hingga CSR untuk menekan angka kemiskinan di Kota Malang.

Disamping itu, DPRD Kota Malang juga telah meningkatkan anggaran berkaitan dengan penanggulangan angka kemiskinan. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan untuk bisa mewujudkan Kota Malang bebas dari kemiskinan.

“Kami juga mendorong Pemkot Malang menciptakan lapangan kerja dengan mendorong UMKM hingga ekonomi kreatif melalui Diskominfo, Diskopindag Kota Malang dan lainnya sebagai upaya menekan angka kemiskinan,” tandasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS